Rahmat Gunadi Pasang Badan - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Rahmat Gunadi Pasang Badan

Rahmat Gunadi Pasang Badan

Written By Mang Raka on Selasa, 17 Mei 2016 | 15.00.00

*Pemerintah Paksa Bangun Sekolah di Lahan Fasos Fasum

KARAWANG, RAKA - Peletakan batu pertama pembangunan SMAN 2 Telukjambe Timur ternyata tidak semulus di dua tempat lain yang menelan anggaran masing-masing Rp 2,4 miliar. Selain warga masih bersih kukuh menolak, ketidak hadiran pejabat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Karawang membenarkan kalau permasalahan tanah masih belum selesai.

Bahkan jika dibanding dua sekolah lain yang sama-sama menggunakan anggaran yang sama, prosesi peletakan batu pertamanya dihadiri bupati dan wakil bupati, tidak seperti di SMAN 2 Telukjambe Timur yang cukup mengirim Kabid Pemuda dan Olahraga, Rahmat Gunadi. Berdasarkan pantauan Radar Karawang dilokasi, peletakan batu pertama hanya siswa SMPN 2 Telukjambe Timur beserta siswa SMAN 2 Telukjambe Timur dan muspika setempat yang menghadiri kegiatan seremonial yang menandai dimulainya pembangunan gedung SMAN 2 Telukjambe Timur.
Jangankan bupati atau wakil bupati, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dadan Sugardan, tidak kelihatan hadir. "Kenapa para pejabat tidak hadir, mungkin mereka juga tahu kalau warga di Perumnas dimana lokasi pembangunan sekolah, tepatnya di Blok H, masih ditolak warga. Makanya mereka takut hadir dan menemui warga yang menolak," ungkap Wakil Kadus 5, Miratno kepada Radar Karawang, Senin (16/5).
Ketua BPD Desa Sukaluyu, Kurni, bahkan mempertanyakan kebijakan pemerintah yang seolah keukeh membangun sekolah tanpa melibatkan warga lingkungan sekitar. "Kita mempertanyakan kebijakan pemerintah, karena lahan yang ada sudah jelas peruntukannya untuk fasos dan fasum. Kenapa tidak mau menyelesaikan terlebih dahulu dengan warga untuk mencari solusi," ungkapnya saat menggelar pertemuan seusai acara seremoni peletakan Batu pertama SMAN 2 Telukjambe Timut tersebut.
Setelah warga memaksa muspika yang hadir dalam peletakan baru pertama hingga akhirnya terjadi musyawarah, akhirnya perwakilan pemerintah Kabid Pemuda dan Olahraga, Rahmat Gunadi pasang badan dengan menandatangani permintaan warga untuk tetap adanya lahan fasos dan fasum yang didalamnya ada pembangunan gedung pertemuan atau olahraga serta layanan kesehatan. "Saya akan pasang badan, dan permintaan warga akan saya coba bawa ke pemerintah, kasih saya waktu untuk menekan pemerintah sesuai harapan warga," ungkap Gunadi yang mengaku datang tidak mewakili Kadis.
Tambah Gunadi, tuntutan warga terkait pembangunan gedung pertemuan gedung olahraga dan layanan kesehatan akan coba disampaikan kepada pemerintah. "Saya menandatangani dokumen tuntutan warga, berarti saya sekarang memiliki tanggungjawab untuk mendorong pemerintah melaksanakan tuntutan warga," kata Gunadi yang siap bersama warga memperjuangkan tuntutannya.
Humas warga Perumnas, Dudi, mengatakan kalau tidak ada penandatangan dokumen tuntutan warga oleh Kabid Pemuda dan Olahraga, tuntutan warga tetap menolak pembangunan sekolah ini. "Sekarang dengan ditandatangani dokumen tuntutan warga, yang disepakati kalau keberadaan lahan di Blok H, seluas 1,4 hektar akan dibagi dua, dan lahan fasos dan fasum tetap akan dibangun sesuai komitmen Pa Gunadi juga. Kita akan membiarkan pembangunan ini berjalan sesuai jadwal. Tapi warga juga akan secepatnya meminta pertanggungjawaban Pak Gunadi selaku perwakilan pemerintah," ungkap Dudi.
Dudi juga menyinggung pernyataan Bupati Cellica yang saat peletakan batu pertama di SMAN 1 Majalaya mengatakan pembangunan di Karawang harus terjalin harmoni antara pemerintah dan warga. "Ini jelas di Telukjambe Timur belum ada harmoni, jadi jangan sampai kata-kata bupati tidak sejalan dengan kondisi dilapangan," sindir Dudi.
Perwakilan Perumnas, mengatakan untuk lahan fasos dan fasum ini sudah diserahkan kepada pihak Pemda, jadi keperuntukannya sudah ada ditangan Pemda. "Untuk tanah ini sudah kita serahkan ke Pemda," katanya.
Sebelumnya, Kabid Aset DPPKAD Karawang, Feri Irwanto,SH saat ditemui dikantornya mengatakan DPPKAD dalam hal ini bagian aset tidak memiliki kewajiban menyediakan lahan untuk pembangunan sekolah, termasuk pembangunan sekolah baru. "Kita hanya pencatatan aset yang dimiliki pemerintah Karawang, terkait peruntukannya diluar bagian aset. Tapi seyogianya bagian aset dimintai penjelasan riwayat tanah termasuk peruntukannya, sekaligus menghindari tumpang tindih kegunaannya," kata Feri.
Terkait kebutuhan tanah untuk pembangunan sekolah, Feri menjelaskan bagian aset sebenarnya tidak tahu menahu terkait tanah yang saat ini akan digunakan untuk sekolah.Jadi saat ada permasalahan muncul sebenarnya itu diluar kewenangan bagian aset DPPKAD. "Kita memang akhirnya kebagian menjelaskan ketika ada kegaduhan terkait lahan pembangunan sekolah yang kebetulan berasal dari lahan tanah pemda. Padahal itu tidak ada kaitannya, karena biasanya izin untuk pembangunan sekolah sendiri muncul diluar kewenangan bagian aset," ungkapnya. (dri)

Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template