Polisi Diminta Tindak Kelompok Anti Pancasila - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Polisi Diminta Tindak Kelompok Anti Pancasila

Polisi Diminta Tindak Kelompok Anti Pancasila

Written By Mang Raka on Selasa, 03 Mei 2016 | 16.00.00

PURWAKARTA, RAKA - Dedi Mulyadi, Bupati Kabupaten Purwakarta mengusulkan agar aksi kelompok masyarakat yang secara terang-terangan menolak Pancasila sebagai dasar negara dan ingin menggantinya dengan keyakinan tertentu untuk ditindak. Dedi mengimbau, agar aparat negara untuk bertindak tegas dan tidak kompromis terhadap gerakan-gerakan radikal yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Saya harap aparat dapat tegas, karena mereka dibekali sumber daya untuk menangkal radikalisme itu," kata Dedi, dalam pidatonya didepan para peserta Sekolah Staff dan Pimpinan (Sespim) Polri, Senin (2/5) di rumah dinasnya.
Secara teknis, kata dia, pihaknya mengusulkan agar pemerintah pusat melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia untuk membentuk pengadilan khusus bagi masyarakat yang berperilaku anti pancasila dan konstitusi negara. Saat ini, lanjut dia, Mahmakah Konstitusi memang mengatur soal sikap danperilaku pemerintah yang tidak konstitusional. Akan tetapi, perilaku masyarakat yang tidak konstitusional belum diatur melalui aturan perundangan di tanah Indonesia. Keseimbangan, lanjut dia, sangat diperlukan agar pemerintah dan masyarakat sama-sama diatur. “Peraturannya harus berimbang. Pemerintah dan masyarakat sama-sama diatur dong. Kita hari ini bisa melihat aparat keamanan selalu kompromis dan berlindung dibalik dalih ketertiban umum, padahal jelas banyak gerakan yang mengancam ketahanan negara karena ideologi yang mereka sebarkan sama sekali bukan nilai-nilai Pancasila," jelas dia.
Dedi beranggapan, hari ini sangat perlu dibuka ruang untuk mengadili perilaku masyarakat yang inkonstitusional tersebut. Karena Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan pada asas Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. “Pengadilan diberbagai tingkatan nanti bisa menilai apakah tindakan kelompok masyarakat tertentu itu konstitusional atau tidak. jika terbukti inkonstitusional, maka dapat dibubarkan atau diberikan sanksi sosial agar timbul efek jera dan tidak selalu merasa paling benar sendiri," ujar dia.
Pada masa orde baru lalu, sambung Dedi, saat itu pemerintah langsung dapat membubarkan organisasi yang dianggap tidak Pancasilais tanpa aturan hukum. Jika diterapkan dalam kondisi saat ini, lanjut Dedi, ia memandang sangat perlu dibuat aturan hukumnya terlebih dahulu. “Indonesia hari ini mulai menjelma menjadi Negara modern. Saya berpendapat penilaian konstitusional atau tidak konstitusional harus melalui proses hukum yang jelas tidak boleh secara sepihak seperti masa orde baru," tutup dia. (awk)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template