Pegawai Desa pun Pakai Joki - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » , » Pegawai Desa pun Pakai Joki

Pegawai Desa pun Pakai Joki

Written By Mang Raka on Sabtu, 14 Mei 2016 | 12.00.00

-Akali Pencairan Honor, Pakai Ijazah Orang Lain

KARAWANG, RAKA - Pengelolaan dana ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk pembangunan desa yang bersumber dari pemerintah pusat dan daerah, harus dibarengi kekuatan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni. Artinya, selain harus bisa menjawab persoalan desa, para aparatnya juga harus berpendidikan. Mengacu pada Undang-undang Desa minimal SLTA.
Namun, apa jadinya jika aparat desa mengakali persyaratan pendidikan dengan menggunakan ijazah milik orang lain? Berdasarkan informasi yang diterima Radar Karawang, di Desa Dewisari, Kecamatan Rengasdengklok, dari mulai sekretaris desa hingga kepala urusan menggunakan ijazah orang lain agar lolos verifikasi. Kaur trantib misalnya, menggunakan ijazah sang istri. Wakil di tiga wilayah Desa Dewisari menggunakan ijazah adiknya dan orang lain. Bendahara menggunakan ijazah orang lain, dan pembantu kepala seksi juga menggunakan ijazah orang lain. "Sekretaris Desa (Sekdes) Dewisari saat ini terdapat dua nama yang tercatat. Satu PNS dan yang satu lagi bukan. Anehnya sekdes PNS yang secara fisik sudah ditarik ke Kecamatan Rengasdengklok, tapi untuk gaji masih menerima. Jadi gajinya dobel," kata sumber yang meminta identitasnya tidak ditulis, Jumat (13/5) kemarin.
Meski sudah mempertanyakan persoalan itu ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Karawang, menurutnya hingga saat ini belum ada tindakan apapun. Padahal untuk mendapatkan bukti sangat mudah, BPMPD bisa langsung sidak ke lapangan dan mencocokan berkas ijazah aparat atau perangkat desa yang bekerja. "Kita sudah melaporkan ini baik ke pemerintahan atau media, namun sampai hari ini tidak ada sikap tegas dari pemangku kebijakan," katanya.
Hal serupa juga sempat terjadi di Kecamatan Tempuran. Seorang Sekdes di Kecamatan Tempuran yang meminta dirahasiakan namanya mengatakan, hampir semua kades baru yang menggelar pilkades awal tahun lalu, diduga memalsukan ijazah perangkat desanya menggunakan ijazah orang lain. Bahkan, tak hanya ijazah, Kartu Tanda Penduduk (KTP) pun menggunakan nama orang lain bagi mereka yang mentok dalam ambang batas usia 42 tahun. Kondisi ini lanjut sumber tidak lah dibenarkan, karena berpotensi menimbulkan masalah hukum. "Kecamatan harus cek dong, jika gaji turun harusnya ke si A sesuai dengan data yang diajukan, sama kades diberikan ke si B yang lulusan SMP bagaimana coba?" tanyanya.
Saat ditanya model pengawasan yang dilakukan untuk menghindari adanya pemalsuan dokumen persyaratan, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Tempuran Hamidi mengakui bahwa selama ini tidak pernah ada verifikasi faktual ke lapangan. Karena pihak kecamatan hanya bertugas menampung administrasi yang disodorkan desa. Bila satu desa sudah memenuhi syarat baik lulusan SMA maupun usia 42 tahun, maka sampai disitu saja tugas kecamatan. Kalau pun di lapangan ternyata tidak sesuai dengan berkas yang diberikan kepada kecamatan, itu menjadi tanggungjawab dan konsekuensi pemerintah desa yang harus mempertanggungjawabkannya. "Kalau ada ketidaksesuaian, kades harus berani mempertanggungjawabkannya termasuk dalam aspek dan ranah hukum sekalipun jika terbukti melanggar," singkatnya.
Sekretaris Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Karawang, Alex Sukardi mengatakan, apapun alasan kepala desa, menggunakan ijazah orang lain untuk memuluskan orang dekatnya duduk di pemerintahan desa tidak boleh. "Jika mengacu pada PP 43 tahun 2014 syarat menjadi perangkat desa adalah SLTA atau sederajat," terangnya.
Tambah Alek, biasanya yang menggunakan ijazah orang lain karena yang bersangkutan tidak lolos validasi. Akhirnya menggunakan sistem joki, dimana pemilik ijazah dan orang yang divalidasi adalah orang yang sama, tapi ketika bekerja di lapangan justru orang lain. "Sepanjang yang bersangkutan terdaftar dalam struktur pemerintahan desa bisa saja. Tetapi kalau cuma joki ya harus ditindak. Dan lapor kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dulu sebagai lembaga kontrol," ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris BPMPD Karawang, Wawan Hernawan mengatakan, aparat atau perangkat desa tidak boleh menggunakan ijazah orang lain. Karena jika tidak lolos validasi, tidak harus dipaksakan, cukup cari warga yang punya ijazah sesuai ketentuan. "Jika memang ada (perangkat desa menggunakan ijazah orang lain) laporkan ke BPMPD bagian pemerintahan desa," kata Wawan.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Dewisari Surcim belum memberikan jawaban. Telepon maupun SMS tidak dijawab. (dri/rud/psn)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template