Mediasi Buruh dan PT APF Deadlock - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Mediasi Buruh dan PT APF Deadlock

Mediasi Buruh dan PT APF Deadlock

Written By Mang Raka on Rabu, 18 Mei 2016 | 17.59.00

KARAWANG, RAKA - Perjuangan sepuluh buruh  Asia Pasifik Fiber (APF) yang berjuang memperjuangkan hak-haknya setelah di PHK sepihak oleh perusahaan terus dilakukan. Setelah mengadu kepada para wakil Rakyat DPRD Karawang, Selasa (17/5) kembali menggelar mediasi yang difasilitasi Disnakertrans Karawang dengan hasil yang masih tetap deadlock atau tidak ada keputusan.

Udan, perwakilan buruh APF yang terkena PHK sepihak perusahaan mengakui meski dasar PHK yang diterima 10 karyawan tidak berdasar.Karna sesuai aturan,PHK boleh dilakukan jika perusahaan dalam kondisi bermasalah atau tutup. "Saat ini yang kita perjuangkan hak- hak kita setelah di PHK sepihak, namun rupanya perusahaan tetap belum mau membayar hak- hak kita sampai mediasi ketiga ini," ungkapnya.
Dikatakannya,termasuk yang di PHK sekitar 10 orang mereka merupakan karyawan berkinerja bagus,dan itu sudah clear diakui manajemen. "Sekarang kiat hanya menuntut hak kita atas PHK sepihak ini," terangnya kepada Radar Karawang.
Ditambahkannya, harusnya dengan melakukan PHK sepihak, perusahaan APF mau memberikan hak-hak karyawan yang di PHK. "Selain PHK yang kita anggap tidak sesuai peraturan,hak kita yang harusnya juga diselesaikan tapi belum ada kejelasan.Meski sudah dilakukan pertemuan baik dengan manajemen ataupun pihak Dinas Tenaga Kerja Karawang sampai tiga kali," terangnya.
Dikatakannya, mediasi yang kemarin digelar tetap hasilnya deadlock yang belum juga ada kata sepakat dari pihak manajemen."Mediasi kali ini selain dihadiri mediator pak Isparyanto, Kasi PHI Nata,dan pengawas Budi Siswanto.Pihak manajemen masih belum ada kata sepakat," ungkapnya.
SebelumnyA Pada kesempatan hearing dengan anggota DPRD khususnya Komisi D yang dipimpin langsung Ketuanya, Fendi Anwar, dewan beserta Disnakertrans akan menekan pihak perusahaan menjalankan kewajibannya sesuai aturan yang ada. "Kita akan meminta manajemen yang bersengketa,untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Jika memang mereka (perusahaan) tidak menjalankan meminta perusahaan ditutup saja," kata Ketua Komisi D, Fendi Anwar.
Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja Karawang, Suroto, juga berjanji akan berupaya maksimal menindaklanjuti keluhan karyawan. Salah satunya permasalahan PHK dan kewajiban perusahaan kepada karyawan yang belum diselesaikan harus diselesaikan. "Kita akan menidaklanjuti, sesuai kewenangan kita, bila perlu memang ada sangsi tegas penutupan jika perusahaan bermasalah," tegasnya.
Sementara sesuai keputusan mediasi yang deadlock, akan kembali digelar mediasi kembali dengan mengundang perwakilan dewan, manajemen, Disnakertrans. (dri)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template