Koordinator PBB Kecamatan Nganggur - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Koordinator PBB Kecamatan Nganggur

Koordinator PBB Kecamatan Nganggur

Written By Mang Raka on Selasa, 17 Mei 2016 | 15.00.00

-Sejak Ada UPTD PBB, Insentif pun Dihapus

LEMAHABANG WADAS, RAKA - Keberadaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dianggap memangkas peran dan kinerja koordinator PBB kecamatan. Para penagih PBB yang rata-rata PNS 3B ini semakin tidak difungsikan, bahkan, insentif setiap bulan Rp 450 ribu juga ikut-ikutan dihapus.
Koordinator PBB Kecamatan Lemahabang, Didin Abidin mengatakan dulu dirinya berangkat dari staf Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) yang kemudian ditugaskan menjadi Koordinator PBB kecamatan setelah berubah nama menjadi DPPKAD.
Baru di tahun 2016 ini, Pemkab mengeluarkan kebijakan penarikan PBB lebih fokus ditangani tingkat UPTD PBB. Sehingga di Karawang dibentuk 5 instansi UPTD PBB yang tersebar di berbagai wilayah. Sayangnya, keberadaan UPTD yang dikepalai satu orang itu kesannya seperti solo karier. Karena tanpa Kasubag, operator maupun staf.
Sementara di sisi lain, kantornya PBB sendiri pun masih misterius. Parahnya juga tambah Didin, koordinator PBB tidak difungsikan kembali dan dikembalikan menjadi staf kecamatan meskipun golongannya sudah 3B. Sehingga saat ini semua bendahara PBB itu laporannya langsung ke UPTD PBB. Sementara koordinator PBB, jangankan masuk struktural UPTD, insentif yang selama ini diberikan juga dihapus. "Ya sejak ada UPTD PBB kita gak difungsikan, insentif juga dihapus," kata dia.
Berbeda dengan Bendahara PBB di desa-desa tambah Didin, mereka masih mendapatkan insentif Rp 750 ribu perbulan. Di sisi lain, dirinya mengharapkan ada perhatian dari pemerintah dengan memfungsikan para koordinator PBB tingkat kecamatan. Dirinya terus Didin, malah menjadi bingung terkait peran dan fungsinya saat ini. "Kalau Desa masih ada insentif, ini mah koordinator kecamatan jadi bingung apa yang harus dikerjakan," keluh dia.
Senada dikatakan oleh Koordinator PBB Kecamatan Cilamaya Wetan, Syaeful. Sejauh ini, DPPKAD memang sudah membentuk UPTD PBB di masing-masing wilayah. Khusus wilayah IV tambahnya, kantornya pun belum jelas, apakah di Telagasari atau Lemahabang. Sementara para koordinator PBB kecamatan sendiri sepertinya tidak dimasukan dalam Struktural UPTD tersebut. Padahal selama ini penagih ke desa-desa dilakukan petugas PBB. "Kita 6 Kecamatan satu UPTD, tapi kita juga gak masuk struktur UPTD," tandas dia.
Ia ingatkan, koordinator PBB harusnya ditarik untuk menambah personil UPTD PBB. Jika tidak tambah Epul, fungsi dari koordinator tidak jelas jika tidak melibatkan personil penarikan dari tiap UPTD. "Kepala UPTD nya sudah ada PBB ini, cuma ngantornya gak tahu dimana ? Personilnya juga harusnya dari koordiator PBB," tandas dia.
Senada dikatakan Koordinator PBB Kecamatan Lemahabang, Nurdin. UPTD PBB kata dia, sudah ada di wilayah tersebut yang konon katanya sudah ngantort di Telagasari. "Kantornya di Telagasari, tapi gak tahu dimana, personilnya juga gak jelas," tandas dia.
Sekcam Telagasari, Hj Yetti mengungkapkan dirinya tidak menampik bahwa di Telagasari konon ada UPTD PBB. Namun untuk sementara memang operasinya belum diketahui secara detail. Kepalanya pun atas nama Jaja juga sudah ada. "Iya memang di Telagasari katanya mah, ngantor mah di kecamatan juga gak masalah, kepalanya juga sudah ada, tapi personil dan anggota UPTD nya belum jelas," kata dia. (rud)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template