Kades Tegalwaru Bingung Urus Sertifikat Tanah Bayar Rp 25 Juta - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Kades Tegalwaru Bingung Urus Sertifikat Tanah Bayar Rp 25 Juta

Kades Tegalwaru Bingung Urus Sertifikat Tanah Bayar Rp 25 Juta

Written By Mang Raka on Selasa, 03 Mei 2016 | 13.30.00

CILAMAYA WETAN, RAKA- Inspektorat kembali menemukan sejumlah keganjilan dan tamuan. Kali ini lembaga pemeriksa kabupaten ini menyorot Desa Tegalwaru Kecamatan Cilamaya Wetan soal tanah bengkok yang belum bersertifikat. Jumlahnya pun lumayan luas, yakni mencapay hammpir 2 hektare. Sawah dan tanah darat yang belum disertifikatkan ini dibiarkan selama 10 kali pergantian kades.
Ditemui di sela-sela pemeriksaan reguler dari Irban II Inspektorat Karawang, Kades Tegalwaru Aruji Atmaja mengatakan, setiap kali inspektorat memeriksa desanya, setiap itu pula Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tidak pernah sempurna 100 persen lazimnya beberapa desa tetangga lain. Ia mengaku, kekurangan yang hanya tinggal 5-8 persen itu bukan lantaran desanya malas bayar pajak atau lainnya, tapi karena 2 hektar tanah bengkok milik desanya belum bersertifikat.
Bahkan, itu berlangsung selama 10 kali masa kepemimpinan kades sebelumnya. Meski demikian, sampai masa akhir jabatannya, ia jamin, tanah bengkok yang terdiri dari 1,8 sawah dan 200 meter tanah darat itu bakal bersertifikat. "Ya sampai kapanpun gak bakalan sempurna temuannya, wong bengkoknya belum juga bersertifikat," kata dia.
Aruji menambahkan, alasan lamanya  sawah belum bersertifikat, lantaran ia bingung mencari sumber pendanaan untuk membiayai proses tersebut. Karena dirinya hati-hati jika harus menggunakan dana ADD atau bantuan lainnya. Ataukah mesti ke bagian Kabag Aset Karawang mengajukan sertifikat lahan. Soalnya sebut Aruji, butuh dana besar hingga Rp 25 juta untuk memproses sertifikat tanah.
Desa mengaku kebingungan mendapatkan uang sebesar itu. Untuk sertifikat tanah kantor desa saja, baru-baru ini menelan biaya Rp 11 juta. Karenanya, jangankan bicara soal sewa menyewa bengkok masuk APBDes dan diatur dalam Perdes, sertifikat saja belum rampung hingga saat ini. "IRTD kita gak full, gak tahu mau nyari dana dari mana untuk urus sertifikat ini. Maka saya  belum berani mencari sumber mana yang diperbolehkan," aku dia. (rud)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template