Kades di Jatisari Curigai Koperasi Fiktif - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Kades di Jatisari Curigai Koperasi Fiktif

Kades di Jatisari Curigai Koperasi Fiktif

Written By Mang Raka on Rabu, 18 Mei 2016 | 18.02.00

JATISARI, RAKA - Kepala Desa Balonggandu, Suhana mempertanyakan kehadiran Koperasi Produsen Mikro Kecil Indonesia. Pasalnya kehadiran koperasi yang tiba-tiba muncul dengan kegiatan makan bersama anak yatim dan duafa sebanyak 6.666 orang, itu tidak melakukan sosialisasi secara detail terlebih dahulu kepada para kepala desa.
Kegiatan tersebut diadakan di Resto Indo Alam Sari, Minggu (15/5), dengan mengundang para kepala desa di Kabupaten Karawang. Tetapi yang menjadi persoalan bagi kepala desa di Kecamatan Jatisari, mereka tidak diberi tahu harus membawa anak yatim atau duafa. Padahal desa lain ada yang membawa yatim dan duafa.
"Anehnya, kami hanya menerima undangan. Dan dalam surat undangan itu akan hadir Presiden Jokowi. Terus Desa Balonggandu tidak dipinta untuk membawa yatim atau duafa," ujar Suhana kepada Radar Karawang, kemarin.
Dia juga mempertanyakan keberadaan koperasi tersebut. Jika akan dibuat di tiap desa, maka jelas akan berbenturan dengan program pemerintah. Saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya menggalakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di tiap desa.
Kemudian untuk sumber anggaran koperasi juga disoal. Menurutnya tidak mungkin kehadiran koperasi menentang program pemerintah. Terlebih dicantumkan dalam surat undangan itu dihadiri oleh Presiden Jokowi. "Kalau presiden mengizinkan, ini artinya akan ada benturan program. Jadi membuat kami para kepala desa tidak bingung," ucapnya.
Hal senada disampaikan oleh Kepala Desa Barugbug, Suhatif. Undangan yang datang ke desa seolah resmi. Tetapi anehnya, saat acara berlangsung, pejabat, pemerintah daerah tidak ada yang hadir. Karena tidak mungkin presiden hadir, bupati tidak hadir. "Tapi kenyataannya, memang Presiden Jokowi juga tidak hadir, tidak sesuai yang ditulis di surat undangan. Pejabat pemda juga tidak ada," ujarnya.
Dia meminta Pemerintah Kabupaten Karawang melakukan pengawasan secara ketat terhadap koperasi-koperasi yang ada. Karena dikhawatirkan ada oknum yang menyalahgunakan atau mengatasnamakan koperasi. Jangan sampai masyarakat dibuat mingung dengan kehadiran lembaga-lembaga yang bergerak di bidang perekonomian.
"Bukan apa-apa, kami khawatir kades tiba-tiba diminta bertanggung jawab, atas program yang tidak sebenarnya kades juga tidak tahu secara detail program tersebut," pungkasnya. (zie)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template