Guru SMA/SMK Karawang Siap-siap Dimutasi ke Pelosok - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » , » Guru SMA/SMK Karawang Siap-siap Dimutasi ke Pelosok

Guru SMA/SMK Karawang Siap-siap Dimutasi ke Pelosok

Written By Mang Raka on Selasa, 03 Mei 2016 | 18.36.00

KARAWANG, RAKA - Seluruh guru dan tenaga kependidikan SMA/SMK di Kabupaten Karawang harus menyiapkan diri jika sewaktu-waktu dipindah ke luar daerah.
Pasalnya, dengan pelimpahan kewenangan pengelolaan SMA/SMK ke provinsi yang diamanatkan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan guru dan tenaga kependidikan mulai dari pengganjian hingga tunjangan kini ditangani provinsi.
Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karawang Nandang Mulyana mengatakan, pelimpahan pengelolaan pendidikan menengah dari kabupaten/kota ke provinsi efektif berlaku 1 Januari 2017 mendatang. Selain SMA/SMK, pendidikan luar biasa (SLB) juga akan ditangani oleh Pemprov Jawa Barat. "Termasuk penggajian jadi tanggung jawab provinsi," ungkapnya kepada Radar Karawang.
Ia melanjutkan, pihaknya sedang menunggu peraturan pemerintah terkait hal itu, agar saat pelaksanaannya nanti tidak terjadi masalah. "Termasuk (akan dijelaskan aturan) anggaran Dikmen tetap merupakan bagian dari tanggung jawab daerah. Untuk lebih jelasnya kita sedang menunggu peraturan pemerintah," katanya.
Direktur P2TK Ditjen Pendidikan Menengah (Dikmen) Kemendikbud, Purwadi Sutanto menyatakan, guru PNS wajib melaksanakan tugas dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Terutama bagi guru yang melaksanakan tugas di daerah khusus, yaitu terdepan, terluar dan tertinggal (3T) karena guru tersebut mendapatkan tunjangan khusus sebesar gaji pokoknya. "Jadi mereka harus mau ditugaskan ke manapun," tegasnya.
Purwadi menuturkan, bagi guru PNS yang tidak mau ditempatkan akan mendapatkan teguran atau sanksi, karena sudah ada ketentuanya. "Iya, ada sanksi bagi mereka (guru PNS). Sanksi tersebut mulai dari teguran lisan atau tertulis sampai penundaan pangkat atau golongan dan seterusnya," kata dia.
Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) bidang Pendidikan, Musliar Kasim secara tegas menerangkan, pemerintah akan memberikan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap guru-guru yang tidak mau dipindah ke daerah. Menurutnya, penolakan penugasan ke daerah ini kerap kali dilakukan oleh guru-guru yang berada di kota. Padahal, jumlah guru yang ada di kota sudah sangat berlebihan. Sementara sebaliknya, jumlah guru yang berada di daerah sangat minim. “Kalau tidak mau, pilih berhenti (PHK) atau menjalankan tugas. Gampang saja kan pilihannya. Karena yang namanya PNS ya harus bersedia ditugaskan di mana saja. Saya juga sebagai PNS harus bersedia ditugaskan di mana saja,” ungkap Musliar.
Di salah satu pasal undang-undang tersebut dijelaskan mutasi guru antarsekolah dalam daerah kabupaten/kota dilakukan oleh pemerintah daerah, sedangkan pemindahan guru lintas daerah kabupaten/kota dapat dilakukan oleh pemerintah provinsi. Sementara di Kabupaten Karawang tercatat ada 3.683 guru SMA sederajat yang akan dipindahkan ke provinsi. (dri/rk)

Guru 
SMA
1.201
MA
344
SMK
2.134
SMALB
4

Total
3.683

Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template