Giliran GMPK Tanggapi Rumor Suap DPRD - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Giliran GMPK Tanggapi Rumor Suap DPRD

Giliran GMPK Tanggapi Rumor Suap DPRD

Written By Mang Raka on Selasa, 31 Mei 2016 | 13.00.00

KARAWANG, RAKA - Jika ada pihak lain memberikan bukti-bukti perihal dugaan suap pengembang perumahan mewah Summarecon kepada anggota DPRD, dipastikan kasus itu akan diseret ke ranah hukum.

Sikap itu ditegaskan Ketua DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Karawang, Masmuhyi Abdullah, kemarin. Dia menanggapi serius rumor suap di lingkungan DPRD itu.
"Kalau ada yang mempunyai bukti, kami siap melaporkannya kepada penegak hukum," kata Masmuhyi.
Menurutnya, jika memang benar ada aliran uang ke sejumlah Anggota DPRD dari pihak pengembang, maka kejadian tersebut sangat miris. Pasalnya, aliran dana tersebut disinyalir ada kaitannya dengan proses izin yang sedang dijajaki pihak pengembang perumahan. "Tudingan tersebut harus ditindaklanjuti dan dibuktikan. Karena kalau tidak, malah hanya menjadi fitnah belaka. Makanya, kami memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang mempunyai bukti untuk menyerahkannya kepada  kami," timpalnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Karawang, Toto Suripto berang dan membantah jika dirinya dan sejumlah anggota DPRD  menerima aliran dana dari PT. Sumarecon. Menurutnya DPRD  sudah tidak ada kaitan lagi dengan perizinan atau pembebasan lahan yang saat ini sedang dikerjakan PT. Sumarecon. “Itu cuma isu saja yang dihembuskan pihak yang tidak bertanggung  jawab. Coba buktikan kalau memang kita menerima uang tersebut terus apa keperluannya memberikan uang ke DPRD. Kita ini tidak punya kewenangan untuk soal perizinan terkait proyek Sumarecon,” kata Toto Suripto.
Menurut Toto, kabar adanya aliran dana yang mengalir ke DPRD dari PT. Sumarecon hanya  isu yang tidak bisa dipertanggung  jawabkan. Menurutnya ada pihak  yang sengaja melakukan pencemaran nama baiknya dan juga anggota DPRD lainnya. “Silahkan dibuka jika memang ada buktinya. Tidak mungkin orang kasih uang ke DPRD kalau tidak ada kepentingannya. Kaitan PT. Sumarecon itu kita tidak punya kewenangan dalam hal perizinan,” tegasnya.
Bantahan yang sama disampaikan Wakil Ketua Komisi A, Indriyani yang namanya disebut-sebut menerima uang. Menurutnya tidak  ada aliran dana untuk dirinya dari Sumarecon, apalagi jika untuk memuluskan perizinan. Alasannya DPRD sudah tidak  memiliki kewenangan soal perizinan karena seluruh kewenangan perizinan sudah ditangan BPMPT. “Tidak benar itu, saya tidak merasa menerima uang yang disebutkan itu,” katanya.
Sebelumnya berkembang kabar Ketua DPRD dan sejumlah anggota DPRD menerima aliran dana dari PT. Sumarecon. Aliran dana ini  untuk memuluskan proyek pembangunan perumahan mewah PT. Sumarecon di jalan Lingkar Luar, Desa Kondang Jaya, Kecamatan Karawang Timur. Isu ini berkembang di lingkungan DPRD karena  pembagian tidak merata dan sejumlah anggota DPRD tidak  kebagian aliran dana tersebut sehingga membocorkan masalah ini kepada sejumlah media.
Pembangunan perumahan elit ini sedang dilaksanakan dan rencananya tahap awal akan dibangunan 1.250 unit rumah,  serta  ruko. Proses pembangunan ini mulai dipermasalahkan sejumlah elemen masyarakat terkait perizinan yang belum lengkap. Namun hal tersebut dibantah pihak Sumarecon yang mengaku sudah melengkapi perizinan.
“Perizinan sudah kita  kantongi semua termasuk izin lingkungan dan siteplan-nya sudah keluar,” kata Exekutif Director PT. Sumarcon, Albert.(ops)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template