Gara-gara Surat Bupati, Desa Sumurgede Bergolak - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » , » Gara-gara Surat Bupati, Desa Sumurgede Bergolak

Gara-gara Surat Bupati, Desa Sumurgede Bergolak

Written By Mang Raka on Rabu, 18 Mei 2016 | 17.58.00

KARAWANG, RAKA - Seolah ada yang sengaja mengompori. Surat Bupati Karawang yang menegaskan kepala desa terpilih tetap memegang jalannya roda pemerintahan desa, tiba-tiba beredar di Desa Sumurgede Kecamatan Cilamaya Kulon. Hal ini langsung membuat keadaan di desa tersebut bergolak.
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sumurgede yang bersikukuh agar Pemkab Karawang secepatnya menggelar pilkades ulang, pasca ditolaknya peninjauan kembali (PK) oleh Mahkamah Agung, akhirnya mendatangi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD). Mereka meminta penjelasan maksud dari BPMPD mengedarkan SK tersebut ke desanya. Pasalnya, SK itu justru disebarluaskan oleh kepala desa yang hingga kini masih berkuasa. "Seharusnya BPMPD bisa membuat kondisi di lapangan kondusif. Bukan sebaliknya," ungkap anggota BPD Sumurgede, Cahya Permana kepada Radar Karawang di kantor BPMPD, Selasa (17/5) kemarin.
Ia melanjutkan, putusan MK yang memerintahkan Pemkab Karawang menggelar pilkades ulang di desanya, juga terkesan sengaja diperlambat. Alhasil masyarakat bergejolak. Politik desa yang menyudutkan terjadi. Seperti SK yang beredar, seolah-olah kepala desa saat ini diminta terus menjalankan kekuasaannya dan didukung oleh Bupati Cellica.  "Ini kan jadi kontra produktif di lapangan. Saya khawatir menimbulkan gesekan yang ujung-ujungnya di luar harapan pemerintah Karawang," ujarnya.
Tokoh muda masyarakat Desa Sumurgede, Ibdu, juga mempertanyakan sikap BPMPD Karawang yang kurang peduli terhadap aspirasi masyarakat desa. "Kita berharap BPMPD juga bisa menjalankan fungsi sebagai pengayom warga juga," katanya.
Kepala BPMPD Ahmad Hidayat mengatakan, keberadaan surat yang dikeluarkan BPMPD Karawang sifatnya merupakan dukungan sprit secara psikologis, agar kepala desa tetap menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan benar. "Suratnya bukan hanya untuk Desa Sumurgede saja, melainkan dua desa lainnya yaitu Desa Situdam Kecamatan Jatisari, dan Desa Bengle Kecamatan Majalaya," ungkap Ahmad Hidayat.
Ia melanjutkan, jika ternyata di lapangan terjadi kesalahan pemanfaatan khususnya di Desa Sumurgede, itu diluar pemikiran awal BPMPD. "Kita tujuannya tulus ingin pemerintahan tetap jalan seperti mestinya. Tapi ternyata saya baru tahu kalau ada masalah di Desa Sumurgede," akunya.
Terkait protes dan pengaduan BPD Sumurgede, secepatnya BPMPD akan melakukan diskusi dengan pihak terkait, termasuk Kabag Hukum Pemda. Karena BPMPD hanya memiliki ranah mengatur pemerintahan desa. "Kita coba diskusikan terkait kedatangan BPD hari ini (kemarin) dengan sekdis, kabid BPMPD, serta pihak lain seperti sekda," terangnya.
Tidak puas mendengar jawaban dari Kepala BPMPD, BPD Desa Sumurgede rencananya akan mendatangi Bagian Hukum Pemda, untuk meminta kejelasan soal eksekusi penolakan PK oleh MA. "Kita besok (hari ini) akan mendatangi Bagian Hukum Pemda kang," kata anggota BPD Sumurgede Cahya.(dri)

Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template