Dinkop Curigai Koperasi Abal-abal - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » , » Dinkop Curigai Koperasi Abal-abal

Dinkop Curigai Koperasi Abal-abal

Written By Mang Raka on Kamis, 19 Mei 2016 | 19.08.00

KARAWANG, RAKA - Warga Kabupaten Karawang diminta hati-hati oleh tawaran berbau investasi dengan iming-iming keuntungan di luar nalar. Sekalipun datangnya dari lembaga yang mengatasnamakan koperasi.
Pasalnya, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Dinkop dan UMKM) mengendus ada koperasi abal-abal yang mulai menjaring mangsa. Kabid Wasdal Dinkop dan UMKM Karawang, Herry Daryanto mengatakan, pihaknya sudah mendengar ada koperasi yang akan memberikan satu unit motor kepada anggotanya, dengan syarat menyerahkan uang pokok Rp 1 juta dan iuran wajib Rp 250 ribu. "Tapi memang belum ada korban yang melapor. Jadi dalam hal ini Wasdal belum berani berbuat apa-apa," ungkapnya kepada Radar Karawang, Rabu (18/5) kemarin.
Melihat itu, dirinya meminta masyarakat waspada. Jangan sampai kejadian yang dialami anggota Koperasi Arridho di Cikampek kembali terulang. Karena jika itu berbentuk koperasi, anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya jelas. Tapi jika itu berbau investasi atau iming-iming hadiah harus dicurigai. "Banyak contoh, seperti Langit Biru di Tangerang yang modusnya investasi pasti ujungnya penipuan," terangnya.
Disinggung mengenai koperasi yang baru-baru ini mengundang kepala desa, dan mengiming-imingi akan memberikan sepeda motor jika menyetor uang pokok jutaan rupiah, Kepala Dinkop dan UMKM Kabupaten Karawang Asep Djunaedi mengatakan, koperasi tersebut sudah terdaftar. "Koperasi itu memiliki akta notaris dan persyaratan koperasinya mencukupi. Seperti memiliki 20 anggota, domisili kantor dan lain sebagainya," ungkapnya.
Tetapi saat koperasi tersebut sebagai koperasi produsen, kata Asep, harus melengkapi dokumen perizinan lainnya. Dan yang berhak mengeluarkan perizinan tersebut adalah Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu (BPMPT). "Itu yang sekarang kami akan cek. Sudah dapat izin dari BPMPT belum. Apalagi koperasi produsen, jadi membutuhkan anggota yang jelas bergerak di bidang produksi barang," ujarnya.
Dia juga merasa heran saat ada undangan dari koperasi tersebut. Terlebih dalam susunan acaranya ditulis peresmian dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Sementara unsur muspida atau kepala daerah Karawang tidak dicantumkan untuk menyampaikan sambutan. Bahkan Dinas Koperasi mendapat undangan dari koperasi tersebut dua kali. Pertama dengan acara intinya makan bersama 5 ribu anak yatim dan duafa. Sedangkan undangan kedua ada perubahan angka yaitu makan bersama anak yatim dan duafa sebanyak 6.666. "Kalau lihat data. Koperasi tersebut domisilinya di Tempuran. Tapi info terakhir koperasi itu punya kantor di Grand Taruma," ujarnya.
Lain dari itu, sudah disampaikan juga adanya simpanan pokok dan simpanan wajib dengan nominal tertentu. Seperti simpanan pokoknya Rp 1 juta dan simpanan wajibnya hingga ratusan juta. Sedangkan yang namanya koperasi untuk menentukan simpanan pokok maupun simpanan wajib, harus melalui rapat anggota terlebih dahulu. "Tidak bisa ditentukan begitu saja. Harus melalui forum musyawarah atau rapat anggota (simpanan pokok dan wajibnya)," tambahnya.
Dia juga menyampaikan, koperasi yang awalnya memberikan harapan-harapan manis yang berlebihan, biasanya berujung pada ketidakbaikan. Dia berharap agar masyarakat tidak mudah mengeluarkan simpanan pokok atau simpanan wajib secara tiba-tiba, dengan tanpa prosedural yang sesuai ketentuan perkoperasian.
"Yang terpenting, masyarakat jangan dulu mengeluarkan uang simpanan wajib dan simpanan pokok. Takutnya modus," ujarnya.
Meski demikian, sebagai dinas koperasi saat ini dia tidak bisa melakukan tindakan secara langsung. Karena koperasinya juga belum pernah melakukan rapat anggota tahunan (RAT), sehingga belum bisa digambarkan bagaimana kondisi sebenanrya. "Saat ini kami hanya melakukan pengecekan. Dan pemantauan perjalanan koperasi tersebut," ujarnya.
Disinggung mengenai adanya kabar koperasi tersebut memiliki rencana untuk membuat unit-unit koperasi di tiap desa. Dia menyampaikan, koperasi harus memiliki izin dari pemerintah terkait agar bisa buka kantor unit di setiap desa. Karena pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan. "Koperasi juga harus izin ke dinas," pungkasnya. (zie/dri)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template