Data Warga Miskin Amburadul - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Data Warga Miskin Amburadul

Data Warga Miskin Amburadul

Written By Mang Raka on Sabtu, 21 Mei 2016 | 14.30.00

CIKAMPEK, RAKA - Tokoh masyarakat Desa Cikampek Kota, Dendi merasa bingung dengan data warga miskin yang digunakan di desanya, bahkan di Kabupaten Karawang. Pasalnya data untuk penerima Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), raskin dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) tidak sama. Sehingga sering jadi polemik di tengah masyarakat. "Warga sering protes ke desa, karena data warga miskin yang jadi rumah tangga sasaran tidak sama," ujar Dendi kepada Radar Karawang, Kamis (19/5).
Seharusnya, pemerintah mengeluarkan data yang sumbernya satu, yaitu dari Badan Pusat Statistik. Sehingga tidak ada ketimpangan data antara program yang satu dengan program yang lain. Dia sendiri setiap ada pendataan bagi warga miskin selalu dijadikan petugas dari BPS. Tetapi anehnya setiap program yang dikeluarkan dari kementerian yang berbeda, menggunakan data yang berbeda juga. "Makanya desa sering jadi bulan-bulanan masyarakat. Ini yang jadi permasalahan pokok," ujarnya.
Tahun 2015 lalu, dia sebagai petugas dari BPS atas Program Perlindungan Sosial (PPLS) dan datanya 502 kartu keluarga, kemudian masih di tahun yang sama Dinas Sosial melakukan pendataan warga miskin, atau yang disebut dengan verpal dengan jumlah 101 kartu keluarga.  "Saat program KIS diluncurkan, raskin dan PSKS. Ternyata semua datanya berbeda," ujarnya.
Sementara warga masyarakat tidak mau tahu, persoalan alur data yang ada. Yang jelas setiap warga tidak mampu harus mendapat jaminan dari pemerintah, baik dengan program KIS, PSKS maupun raskin. Dia juga menyampaikan, perbedaan data tersebut bukan hanya terjadi di Desa Cikampek Kota, tapi sampai se Kabupaten Karawang, bahkan seluruh Indonesia. Dengan demikian, data yang dilakukan oleh BPS menjadi percuma. "Jadi kerjaan pendataan yang dilakukan kami untuk BPS tidak dipakai dong. Ini artinya percuma," ujarnya.
Padahal, data yang ada di Dinsos, BPS, Dinkes maupun yang lainnya, targetnya adalah warga miskin. Tujuannya adalah menekan angka kemiskinan di Indonesia. Tetapi kenapa tidak menggunakan data yang sama, ini artinya ada banyak kepentingan di internal pemerintahan sendiri. "Kalau tujuannya sama, untuk menekan angka kemiskinan. Maka kenapa datanya harus berbeda," pungkasnya. (zie)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template