Warga Pangkalan Kritisi Program Pemerintah - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Warga Pangkalan Kritisi Program Pemerintah

Warga Pangkalan Kritisi Program Pemerintah

Written By Mang Raka on Senin, 18 April 2016 | 12.00.00

PANGKALAN, RAKA - Masyarakat Kecamatan Pangkalan mengkritisi program pemerintah. Pemerintah dianggap kurang tanggap. Program-program yang digulirkan tidak jelas hulu dan hilirnya.

Pengamatan RAKA, Minggu (17/4), beberapa serapan anggaran yang diaplikasikan bagi sejumlah target regulasi serapan dialokasikan ke beberapa kepentingan publik yang diperuntukannya bagi wilayah selatan Karawang. Akan tetapi serapan anggaran seharusnya dilakukan dengan bijak dan diakselerasikan bersama kebutuhan dari mulai penganggaran hingga selesainya suatu proses serapan anggaran.  Namun kenyataannya di lapangan bahkan masyarakat harus menjadi tumbal kepentingan serapan anggaran serta dengan akhir penyelesaian yang tidak jelas bahkan di biarkan begitu saja.
Tercatat beberapa kriteria serapan dan alokasi anggaran yang disposisi penyelesaianya tidak teregulasi dengan baik. Contoh, bantuan pipanisasi saat kemarau kemarin. Dinas biasanya hanya memberikan akan tetapi penyelesaiannya ada di wilayah masyarakat, dan hasilnya malah berdampak sentimen masyarakat terhadap bantuan tersebut. Dana hibah bagi suatu pembangunan, nyaris tidak ada eskalasi yang kongkrit, dan penggunaan serapan anggaran kegiatan kecamatan juga tidak diketahui.
Dipaparkan pemerhati kebijakan pemerintah Daniel (30), yang warga Kampung Palasari, Desa Kutalanggeng, seharusnya sudah selayaknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masuki ranah kebijakan-kebijakan anggaran sekelas kecamatan dan desa-desa agar penyaluran dan serapan anggaran diketahui secara terperinci supaya masyarakat bisa dengan pasti manfaat yang negara sudah berikan.
"Justru korupsi kecil-kecilan terselenggara dengan baik di level kecamatan dan desa-desa. itu karena pemeriksaan secara internal belum begitu maksimal ada sisi keseriusan yang jelas dan profesional karena menganggap hal yang biasa dan tidak terlalu dianggap khawatir tindakan preventive yang di lakukan oleh internal pemerintah. Kalau bisa justru komisi rasuah itu yang membereskan itu semua," harapnya.
Lain lagi Tigor (40), warga lainnya mengungkapkan, sudah layak jika bukan saja Badan Pemeriksa keuangan (BPK) yang harus memeriksa keuangan negara secara independen juga KPK. Sehingga bisa menyiapkan duta nya sebagai independen mengedepankan konsistensi agar pelaksana pemerintah sebagai pengguna anggaran tidak semena-mena dalam menuangkan anggaran. "Jika perlu komisi - komisi independen itu harus bisa stand by di wilayah, karena korupsi yang paling kecil itu justru malah menjadi benalu dan bahkan lebih bahaya dari korupsi besar-besaran, dampak yang lebih terasa oleh rakyat justru korupsi di desa-desa, karena kalau besar malah dampak signifikan hanya di level teratas," kesalnya.
Sementara, Nahiya (24), warga kampung Ciakar, Desa Cintawargi menyatakan, penyelesaian konkrit dari suatu kegiatan di wilayah selatan tidak jelas, baik dari hulu hingga ke hilirnya. Bahkan negara sudah banyak mengeluarkan banyak uang. Paling parahnya masyarakat hanya dijadikan tumbal hingga tidak jelas peruntukan dan akhir dari kegiatan tersebut. "Untuk bisa membuat adanya keseriusan dari pemerintah adalah di mana alokasi anggaran dan bantuan kadang tidak jelas untuk penyelesaiannya. Selain masyarakat tidak mengetahui dengan jelas kegiatan terakhir yang sudah dilaksanakannya. Dan perlu ada eksistensi yang serius dari kegiatan-kegiatan yang di selenggarakan oleh dinas di level pertengahan dan di bawah sekelas desa," tutupnya. (yfn)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template