Tanpa Perdes, IRTD Pungli - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Tanpa Perdes, IRTD Pungli

Tanpa Perdes, IRTD Pungli

Written By Mang Raka on Senin, 18 April 2016 | 12.30.00

CILAMAYA, RAKA - Tanpa Peraturan Desa (Perdes) Iuran Rutin Desa (IRTD) yang dikelola desa dan dialokasikan untuk pembangunan pemerintahan desa dianggap ilegal, bahkan masuk kategori Pungutan Liar (Pungli). Bukan saja IRTD nya, besaran nominal iuran yang dikenakan kepada para petani saat panen juga mesti tercatat dalam Perdes tersebut.
Kata Kabid Pemerintahan BPMPD Karawang, Budiman Achmad tidak menampik adanya desa-desa yang mengabaikan Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur IRTD. Meskipun hukum adat, tetapi iuran rutin itu akan dianggap ilegal jika tidak masuk Perdes. Karena pemasukan dan pengeluarannya yang harus selalu tercatat desa dalam APBdes, targetnya juga harus bisa dicapai sebagaimana besaran iuran yang juga diatur dalam Perdes.
Jangan karena alasan hukum adat dan tidak masuk ke kas daerah lazimnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tetapi persoalan hukum tetap bisa mengintervensi segala bentuk pungutan yang tidak legal. "Masih sebagian kecil ternyata desa yang punya Perdes IRTD, tapi saya enggan menyebut desa mana saja yang belum-belum itu," kata dia menjelaskan.
Atas banyaknya desa yang belum memiliki Perdes, menjadi tugasnya menyisir kembali agar semua aset dan semua bentuk iuran desa dirapihkan peraturannya oleh desa. Meskipun retribusi sudah dikelola pemkab terhadap desa seperti PBB, tapi hukum adat yang menjadi otonomi desa tidak baik juga kalau berbenturan dengan aturan Pemkab. Harusnya ini menjadi beban moril dan psikologi, agar kewajiban iuran yang masuk ke pemkab lebih cepat, karena IRTD belum tentu dipertanggungjawabkan desa. "Yang dikelola pemkab harus lebih cepat," tandas dia.
Sekretaris Apdesi Karawang Alex Sukardi mengungkapkan,  soal iuran rutin, semua desa harus memiliki perdes sebagai pijakan hukum di lapangan. Jika tidak, maka iuran itu masuk kategori pungutan liar. Kalau sampai ada desa yang tidak punya Perdes maka tidak boleh memungut IRTD. Disinggung berapa desa yang belum membuat Perdes IRTD dari 297 desa yang ada, Alex mengaku hal itu tidak bisa dipersentase. Justru Apdesi merasa aneh kalau ada desa yang tidak membuat perdes tentang itu. Berarti, kata dia, desa tidak bisa mengeksekusi item yang sudah diputuskan dalam APBDes. "Saya rasa semua desa sudah buat karena semua kades sudah dibintek sehingga mereka tau keharusan membuat RPJMDes, RKPDes RAPBDes dan APBDes," pungkas dia. (rud)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template