Sengketa Tanah di Nagasari Tinggal Menunggu Vonis - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Sengketa Tanah di Nagasari Tinggal Menunggu Vonis

Sengketa Tanah di Nagasari Tinggal Menunggu Vonis

Written By Mang Raka on Sabtu, 16 April 2016 | 15.00.00

KARAWANG, RAKA - Mungkin baru di Karawang ini, ada keluarga yang tidak diakui secara hukum, karena persoalan sengketa tanah. Lebih ironisnya, seorang anak karena mengakui pemilik lahan tanah yang bersengketa harus siap divonis kurungan penjara karena kekeh mengaku anak pemilik tanah tersebut.

Sri Suryanti, ibu terdakwa Dede Fransseda mengungkapkan kegelisahan yang dialaminya dengan tuduhan yang dialamatkan terhadap anaknya seolah dipaksakan. Hal itu, karena menurut Sri, anaknya hanya bersikukuh mengakui kalau Lukman Hakim adalah bapaknya. "Saya kaget kalau anak saya didakwa kasus pasal 263 tentang penipuan. Dimana maksud yang disangkakan karena anak saya (dede) mengaku kalau ayahnya adalah Lukman Hakim, tidak lain suami saya sendiri," kata Sri kepada Radar Karawang, kemarin (15/4).
Sri menceritakan keanehannya dengan tuduhan Dede memanipulasi kalau dirinya mengaku-ngaku memiliki ayah bernama Lukman Hakim. Sementara data yang ada tidak menjadi pertimbangan, bahkan kalau Dede memang bukan anak Lukman Hakim.
"Kita orang keturunan Tionghoa, yang pada saat itu untuk melakukan pencatatan pernikahan sendiri tidak bisa disembarang tempat. Termasuk Karawang pada tahun 1966, belum memiliki layanan bagi pernikahan warga Tionghoa. Baru ada di Purwakarta yang memiliki pencatatan luar biasa bagi warga Tionghoa yang ingin mencatatkan pernikahan agar diakui negara.Dan dokumen pencatatan yang berasal dari pencatatan luar biasa dan pengadilan negeri Purwakarta ada,yang dikeluarkan tanggal 26 Januari 1997. Tapi ternyata keterangan KUA dan Kelurahan Nagasari yang dijadikan dasar kalau tidak ada pernikahan antara Sri Suryani dan Lukman Hakim, sehingga anak-anak yang dialhirkan saya dianggap mengada- ngada kerana mengakui Lukman Hakim adalah bapaknya," beber Sri.
Keheranan Sri kenapa data yang hanya berdasarkan keterangan Kelurahan Nagasari dan Kantor Urusan Agama yang dikeluarkan sejak suaminya meninggal tahun 2004 menjadi dasar tuntutan dipengadilan. Sementara data dan cerita yang dijelaskan, dengan adanya peraturan yang rumit saat itu untuk pencatatan pernikahan bagi warga Tionghoa hanya terdaftar di PUrwakarta tidak menjadi dasar bukti lain dipengadilan. "Saya memang tidak mahir hukum, tapi harusnya dakwaan itu didukung dokumen alat bukti yang kuat dan benar sesuai fakta langan," keluh ibu yang saat ini tinggal menunggu anaknya divonis Senin depan.
Sri bercerita, awalnya anaknya dijebloskan keranah hukum akibat melakukan pemasangan spanduk kalau tanah yang dimiliki orang lain adalah tanah orang tuanya. Bukti kenyakinan kalau itu tanahnya adalah pihak yang melakukan pembelian tanah minta pemblokiran tanah yang dilakukan Lukman Hakim melalui Dede. "Awalnya perbuatan tidak menyenagkan pasal 167, tapi tiba-tiba dipengadilan pasal ditambah pasal penipuan 263," kata Sri yang saat ini tinggal sendiri.
Saat Radar Karawang mengkonfirmasikan kebenaran kalau adanya surat keterangan yang mengatakan kalau Lukman Hakim tidak menikah dengan Sri Suryanti. Lurah Nagasari, H.Endeng, SH.MJ membenarkan kalau dirinya mengeluarkan surat kalau Lukman Hakim tidak pernah kawin dengan Sri Suryanti."Saya mengeluarkan surat keterangan itu berdasrkan data di Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimiliki Lukman Hakim kalau statusnya tidak kawin sesuai KTP No.32.17.08.1006.08701," katanya kepada Radar Karawang yang dikeluarkan 14 Desember 2015 lalu.
Saat ditanya terkait kependudukan,Lurah Endeng mengaku kalau Lukman Hakim memang warga yang tinggal Santiong Selatan RT 01,RW 21 Kelurahan Nagasari. "Kalau penduduk memang benar penduduk Nagasari," katanya.
Selain keterangan Lurah Nagasari H.Endeng, Radar Karawang juga mendapat dokumen dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Barat yang menyatakan sejak tahun 1965 sampai tahun 1992  atas nama Lukman Hakim dan Sri Suryanti tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Barat. (dri)
Berbagi Artikel :

7 komentar:

  1. Bagaimana bisa tercatat di kua yg bersamgkutan agamanya kristen

    BalasHapus
  2. Lurah nagasari,,harus diperiksa dan mempertanggungjawabkan surat2 yg sudah dikeluarkan sebelumnya,, terutama ktp,,kk,,keterangan waris,,keterangan lahir yg merupakan surat2 sah dari kelurahan sampai kecamatan hingga kabupaten, yg merupakan pegangan dr para ahli waris lukman hakim

    BalasHapus
  3. JPU terkesan memaksakan Dakwaan awal hingga Tuntutan, sejak awal kasus ini diperiksa terkait pasal 167,yg pd akhirnya KPU menjatuhkan tuntutan pasal 263 terkait pemalsuan surat, yg mana pasal tersebut dr awal periksaan sampai fakta2 pembuktian dlm persidangan tdk ada terkait dgn pasal 263, kini tinggal menunggu hasil vonis dr Hakim PN Karawang, tgl 18 April 2016, semoga Keadilan di PN krwmg dpt dilaksanakan dgm baik untuk keadilan atas nama ketuhanan yg maha esa.

    BalasHapus
  4. Kasus ini aneh dan rasanya ada keganjilan yg mengganjal. Kalau Jaksa memaksakan diri menggugat bisa diadukan ke Jamwas atau Komisi Kejaksaan tuh. Sedangkan aparat negara yg terlibat bisa diadukan ke Komisi Aparatur Sipil Negara.

    BalasHapus
  5. wah naga naganya kerjaan mafia tanah neh, ayo karawang kita lawan!!!!

    BalasHapus
  6. Miris banget dengernya, tetap tabah Ibu Sri
    Sy cuma bisa mendoakan ibu mendapat keadilan yg merupakan hak ibu

    BalasHapus

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template