Revisi UU Desa - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » , » Revisi UU Desa

Revisi UU Desa

Written By Mang Raka on Sabtu, 23 April 2016 | 13.30.00

Wacana memilih kepala desa lewat musyawarah desa (Musdes), nampaknya masih belum meyakinkan Komisi A DPRD Karawang. Meskipun menjadi amanah UU Nomor 6 tahun 2014 bagi desa yang kadesnya meninggal atau berhenti dalam kurun siswa waktu masa jabatan lebih dari setahun, namun faktor kerawanan dan kriteria pemilih yang kelak diatur Perbup juga dianggap membahayakan dengan ancaman risiko tinggi.
Anggota Komisi A DPRD Karawang Asep Saefudin Zukhri mengungkapkan, melihat jabatan yang sama-sama politis lazimnya gubernur hingga bupati, seharusnya kades saat menanggalkan jabatannya karena mundur, sakit atau bahkan meninggal bisa ada penggantinya yang kuat secara legalitas hukum.
Sangat repot terus Asep, saat UU Desa belum keluar, kades yang berhenti harus digilir jabatannya oleh Penjabat Sementara (Pjs) di kalangan PNS, atau bahkan Kepala Urusan (Kaur). Saat ini, juga masih tabu, meskipun UU Desa mengamanahkan agar diganti melalui Pergantian Antar Waktu (PAW), tetapi sistem yang diaturnya harus melalui musyawarah desa yang sama berisiko tinggi.
Saran Asep, kades dipilih satu paket dengan Wakil kades layaknya bupati maupun gubernur, sehingga saat kades mundur atau meninggal, masih ada pengganti yang sah tanpa repot mencari pengganti Pjs atau PAW. "Coba kalau Pilkades itu pilih kadesnya sepaket dengan wakil kades, kalau yang satu berhenti kan bisa diganti yang sah dan cepat tanpa repot mengangkat ini itu dengan sistem yang juga ribet," ungkapnya.
Mantan Kades Lemahmakmur ini menambahkan, saran itu didasari dari posisi kades yang jabatannya politis, tidak seperti kecamatan dan dinas yang diangkat sehingga tak perlu ada wakil. Karena mengandalkan sekdes saja saat ini sudah masuk kategori perangkat yang sama wewenangnya dengan para Kaur.
Meski demikian, usulan ini masih mustahil terwujud, karena berbenturan dengan UU Desa yang tidak mengamanhkan satu klausul pun untuk pilkades bisa dipilih satu paket, kecuali UU Desa diuji materil di Mahkamah Konstitusi (MK) atau direvisi kembali, disamping banyak klausul yang membuat pejabat pemkab atau bahkan kadesnya masih kelimpungan dengan aturan, seperti batasan usia perangkat, hingga pilkades musyawarah desa. "Kalau mau sepaket ya ini nanti berbenturan, kecuali memang UU Desa ini diuji materil atau direvisi," sambung politikus Gerindra ini.
Menurutnya, BPMPD dan pemkab saat ini masih memikirkan cara agar Pilkades Musyawarah Desa itu sukses seperti Purwakarta, tapi meskipun dirinya belum yakin akan semulus kabupaten lain, setidaknya ada keseriusan pengawalan dan legalitas kuat yang dituangkan dalam Perbup nantinya. "Draft Perbupnya sendiri belum saya tengok, semoga saja tidak ada aturan yang menambah kontroversi dalam Pilkades Musyawarah ini," pungkasnya. (rud)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template