Pilkades Tiga Desa Digantung - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » , » Pilkades Tiga Desa Digantung

Pilkades Tiga Desa Digantung

Written By Mang Raka on Jumat, 15 April 2016 | 13.30.00

-Sudah 8 Bulan Kasasi Ditolak MA

KARAWANG, RAKA - Delapan bulan setelah Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan Pemerintah Kabupaten Karawang atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan hasil pemilihan kepala desa di Sumurgede, Situdam, dan Bengle, hingga saat ini SK tiga kepala desa tersebut belum dicabut Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana.
Ketua Komisi A DPRD Karawang, Teddy Luthfiana meminta Cellica segera menentukan nasib ketiga desa tersebut, setelah PTUN memutuskan dan mengamanatkan untuk mencabut SK tiga kepala desa tersebut. "Pertimbangan hukum sudah matang, tinggal bupati yang harus memutuskan sebagai eksekutornya. Karena DPRD hanya bisa merekomendasikan agar bupati berani ambil sikap sesegera mungkin," ujarnya kepada Radar Karawang, Kamis (14/4) kemarin.
Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sumurgede, Kecamatan Cilamaya Kulon, Cahya Wiguna mengatakan, pertemuan Komisi A, Kabag Hukum, BPMPD dan Kabag Pemerintahan beberapa waktu lalu yang dimotori Forum Komunikasi BPD Karawang, meminta kejelasan putusan PTUN terhadap 3 desa tersebut.
"BPD bukan dalam kapasitas ingin mendorong agar kades yang saat ini menjabat segera diberhentikan, tapi meminta kejelasan sikap bupati, karena putusan PTUN bukanlah hasil sembarangan," ungkapnya.
Cahya menilai putusan PTUN sudah seharusnya dilaksanakan bupati apapun konsekuensinya. Jangan sampai hal ini membuat citra buruk bagi Cellica sebagai pimpinan kabupaten. "Jika masih lamban mengambil sikap, entah itu ada unsur pembiaran atau sengaja diperlambat bawahannya, sama artinya bupati sudah melanggar hasil keputusan pengadilan," tandasnya.
Sementara itu, Kabid Pemerintahan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Karawang, Budiman Ahmad, mengakui ada sinyal bupati segera mengambil sikap terhadap hasil gugatan pilkades yang berlangsung tahun 2012 itu. "Bupati mau melihat dari sisi hukum yang mana, jika mau patuhi PTUN, berarti Sumurgede dan Bengle resmi harus menggelar pilkades ulang dan diikuti semua calon lazimnya di tahun 2012 lalu. Begitupun dengan Desa Bengle Kecamatan Majalaya," tuturnya.
Ia melanjutkan, khusus Desa Situdam harus dikaji lebih dalam. Tapi yang jelas, selama SK Bupati atas Kades Sumurgede, Situdam dan Bengle ini belum dicabut, Budiman menghimbau agar para kades tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat. "Intinya bupati penentunya," ungkapnya. (rud)
Berbagi Artikel :

3 komentar:

  1. Biasakan jangan menunda-nunda keputusan,buat apa ada staf ahli atau bagian ahli kalau tidak bisa dijadikan pertimbangan untuk membuat keputusan dengan cepat dan tepat.

    BalasHapus
  2. saya merasa menyesal telah memilih selika sebagai bupati karawang
    karna ternyata selica lambat dalam mengabil tindakan, padahal udah jelas" PUTUSAN PTUN DAN SURAT PK MNERANGKAN BAHWA YAHYA HABIS MASA AKTIVNYA JABATANNYA.

    BalasHapus
  3. Kenapa ada putusan hukum PTUN/MA, klo PEMKAB/SKPD tidak mentaatinya. Katanya negara kita negara hukum, ko hasil putusanya di abaikan dan tidak di segerakan?

    BalasHapus

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template