Perangkat Desa tak Paham Pajak - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Perangkat Desa tak Paham Pajak

Perangkat Desa tak Paham Pajak

Written By Mang Raka on Rabu, 20 April 2016 | 17.46.00

-Di Desa Gembongan Selisih Pajak Sampai Rp 5 Juta

KARAWANG, RAKA - Selama beberapa hari ini kantor pemerintahan desa didatangi tim Inspektorat Kabupaten Karawang. Dari hasil pemeriksaan administrasi keuangan alokasi dana desa, ada berbagai temuan dan kejadian menarik yang tidak bisa dibiarkan begitu saja.
Di Desa Gembongan, Kecamatan Banyusari misalnya, ada selisih pembayaran pajak penggunaan alokasi dana desa sebesar Rp 5 juta. Meski begitu, Penanggung jawab Tim Inspektorat Kabupaten Karawang yang diketuai Deni Rahmansyah, memaklumi hal itu. Karena para perangkat desa rata-rata diisi orang baru, sehingga wajar jika ada kesalahan penulisan administrasi keuangan. "Harus ada perbaikan laporan keuangan bantuan ADD. Agar seluruh pemdes tertib mengelola keuangan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Karawang," paparnya kepada Radar Karawang, Selasa (19/4) kemarin.
Kepada Desa Gembongan Iding Suhardi mengakui ada perbedaan penghitungan pajak Rp 5 juta. ADD yang diterima Desa Gembongan sekitar Rp 400 juta lebih, tapi setelah diperiksa Inspektorat ada perbedaan penghitungan pajak. "Total semua pajak  sekitar Rp 15 juta, katanya kurang Rp 5 juta," singkatnya.
Sementara di Desa Cikarang, Kecamatan Cilamaya Wetan, Inspektorat kesulitan memeriksa laporan keuangan karena data dan sejumlah berkas raib digondol maling. Peristiwa perampokan yang terjadi satu minggu lalu itu, membuat Kades Cikarang Tajudin dan perangkat desa harus bekerja keras menyelesaikan beragam temuan dan laporan hasil pemeriksaan selama 10 hari kedepan. "Ya kita berikan informasi dan data yang masih ada, mudah-mudahan gak banyak kendala sih," ujar Tajudin.
Ketua Inspektur Pembantu (Irban) II Inspektorat Karawang Mukhlis Villy menegaskan, peristiwa perampokan tidak boleh jadi alasan pemerintah desa lalay membuat laporan pertanggungjawaban. Pihaknya tetap menagih bukti berupa data dan dokumen pendukung. "Yang jelas kami minta segera laporkan apa saja yang hilang, itu tertulis ke kecamatan, kepolisian maupun kabupaten," ujarnya.
Hal berbeda terjadi di Kantor Kecamatan Cilamaya Wetan, Senin (18/4) lalu. Tim Inspektorat marah gara-gara kantor camat tersebut tidak memiliki kursi yang cukup. Saat itu, pegawai kecamatan sibuk mencari kursi saat tim yang dipimpin Irban II itu datang, lantaran kantornya belum memiliki kursi untuk kegiatan rapat. Kecamatan Cilamaya Wetan akhirnya terpaksa meminjam kursi-kursi milik PPK-PPS. Bahkan, suasana pemeriksaan pun semakin gerah, karena minim pendingin bahkan kipas angin. "Apa kalian tidak minta dianggarkan di DPA? Kantor segini bagus sampai hati gak punya kursi. Malah saya lihat kursi di kecamatan kalah bagus dari kursi yang dimiliki kantor-kantor desa," ucap Mukhlish. (zie/rud/rk)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template