Pemkab Diminta Tegas Tuntaskan Konflik Lahan - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Pemkab Diminta Tegas Tuntaskan Konflik Lahan

Pemkab Diminta Tegas Tuntaskan Konflik Lahan

Written By Mang Raka on Rabu, 27 April 2016 | 12.00.00

KARAWANG,RAKA - Pemkab Karawang diminta tegas untuk menuntaskan permasalahan sengketa lahan garapan ex tanah partikelir Tegalwaru Landen seluas 1.000 hektare di Kecamatan Telukjambe Barat. Tuntutan tersebut disampaikan ratusan penggarap ketika menggelar aksi di Gedung DPRD Karawang, Selasa (26/4).

Tuntutan massa yang berasal dari para petani penggarap dan didukung oleh beberapa massa ormas tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi konflik horizontal antarpenggarap dan penggarap dengan pengusaha. Para pengarap juga menuntut diberikannya uang kerohiman yang layak dan pantas kepada perusahaan pemilik lahan tersebut.
Perwakilan petani penggarap, Rosadi mengatakan tuntutan para petani penggarap tersebut sangat rasional. Karena, sebelumnya pada tahun 1999-2000 para penggarap malah dianjurkan oleh pemerintah untuk memanfaatkan lahan-lahan tidur baik itu tanah negara maupun tanah yang dimiliki oleh perusahaan. Namun, pada perjalannya tidak hanya petani penggarap lokal yang menggarap di lahan tersebut, karena banyak petani penggarap yang berdatangan dari luar daerah, sehingga muncullah jual beli lahan garapan di antara para petani garapan. Bahkan, belakangan banyak juga petani penggarap yang keluar dari tujuan awal, karena berupaya untuk memiliki lahan tersebut dengan cara menuntut sertifikat kepemilikan. "Ini yang menyebakan konflik sosial, makanya kami meminta adanya pembinaan yang serius dari pihak-pihak yang berwenang," ujar Rosad, yang merupakan penggarap lahan di Desa Wanajaya Kecamatan Telukjambe Barat.
Sebagai petani penggarap, lanjut dia, petani penggarap hanya menuntut kerohiman yang layak dan pantas dari pihak perusahaan pemilik lahan, dan itu harus difasilitasi oleh pemerintah. "Kemudian, terkait munculnya konflik lahan, kamijuga meminta agar Pemkab Karawang bersikap tegas," tandasnya.
Sementara, Ketua Serikat Tani Karawang (Setakar), Deden Sopyan mengatakan, dalam konteks persoalan tanah di Karawang posisi pemerintah tidak jelas, baik eksekutif maupun legislatif. Pasalnya, hingga saat ini pemerintah belum memiliki skema penyelesaian kasus tanah di Karawang. Sehingga pemerintah terkesan membiarkan konflik tersebut terjadi. "Jika pemerintah tidak memiliki solusi dan skema penyelesaian perkara tanah yang jelas, bisa dipastikan konflik antarpenggarap termasuk pengusaha dan penggarap akan terus terjadi. Situasi tersebut akan membuat Karawang tidak kondusif," kata Deden.
Menurutnya, saat ini banyak petani penggarap yang tidak memiliki tanah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara, pemerintah belum melakukan upaya yang nyata agar petani bisa memanfaatkan lahan-lahan tidur yang ada. Seharusnya, pemerintah memanggil perusahaan-perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) agar penggarap bisa menggarap tanah sebelum dibangun. Selanjut, kata Deden, pemerintah wajib membina petani mulai dari pemberian bibit, modal dan pasar. "Jika hal ini sudah dilaksanakan untuk sementara konflik antarpenggarap serta pengusaha dan penggarap bisa diminimalisir," tuturnya..
Dia mengungkapkan, berdasarkan informasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Karawang ada lahan tidur seluas 44 ribu hektare yang tersebar di Kabupaten Karawang, terutama di wilayah utara dan selatan Kabupaten Karawang yang kini kondisinya masih terlantar. (ops)

Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template