Pelimpahan Kasus Posyandu Terganjal Audit Inspektorat - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Pelimpahan Kasus Posyandu Terganjal Audit Inspektorat

Pelimpahan Kasus Posyandu Terganjal Audit Inspektorat

Written By Mang Raka on Kamis, 14 April 2016 | 16.56.00

KARAWANG, RAKA - Tiga bulan sejak penetapan tersangka kasus dugaan tidak pidana korupsi pembangunan posyandu di 90 titik di Kabupaten Karawang, hingga kini belum dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung. Kejaksaan Negeri Karawang beralasan masih menunggu jumlah kerugian negara hasil audit dari Inspektorat Karawang.
"Untuk kerugian negara kita harus nunggu Inspektorat, karena beda instansi kita harus sabar menunggu," kata Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Karawang Titin Herawati kepada Radar Karawang, Rabu (13/4) kemarin.
Ia melanjutkan, kedua tersangka yaitu Mamat Rohimat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek posyandu dan Amsir Supriatna
selaku bendahara pengeluaran proyek posyandu, ditetapkan jadi tersangka setelah penyidik kejaksaan mendapatkan dua alat bukti. "Dua tersangka ini merupakan PNS BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahaan Desa)," katanya.
Sementara itu, ketika Radar Karawang mencari tahu hambatan Inspektorat menghitung kerugian negara, ternyata Kepala Inspektorat Endang Somantri sulit dihubungi. Pesan singkat atau sambungan telepon tidak diangkat. Namun, seorang pegawai Inspektorat yang enggan disebutkan namanya mengatakan, saat ini pihaknya masih mengumpulkan uji fisik di lapangan. "Inspektorat akan jadi saksi ahli nanti di persidangan, Makanya kami sangat hati-hati, dan hal itu membuat proses penentuan kerugian negara dalam kasus posyandu ini berjalan lambat," bebernya.
Sekadar inormasi, sejak Amsir selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) dan Mamat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) ditetapkan jadi tersangka, kejaksaan terus gencar melakukan pemeriksaan proyek pembangunan posyandu. Puluhan kepala desa dan camat serta panitia pembangunan proyek posyandu, sudah beberapa kali diperiksa penyidik kejaksaan. Dugaan korupsi pembangunan atau pengadaan posyandu, mulai terendus pihak kejaksaan setelah panitia proyek memecah proyek senilai Rp 3 miliar, ini dikerjakan oleh 8 rekanan. Dugaan sementara ada sejumlah kegiatan fiktif dan sebagian lagi dikerjakan tapi tidak sesuai dengan prosedur. Sedikitnya ada 40 posyandu penerima bantuan yang diduga bermasalah. (dri)

Korupsi Dana Posyandu
Sumber Dana
APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2014

Nilai Proyek
-Rp 3 miliar

Hasil Penyelidikan Kejaksaan
-40 pembangunan posyandu bermasalah
-Kerugian negara Rp 28 juta per posyandu
-Sejumlah proyek fiktif
-Pengerjaan proyek tidak sesuai prosedur
-22 saksi dipanggil, termasuk Kepala BPMPD dan Sekda Karawang


Tersangka
Mamat Rohimat
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek posyandu


Amsir Supriatna
Bendahara pengeluaran proyek posyandu
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template