Kecamatan Cilamaya Wetan Lambat Setor Pajak - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Kecamatan Cilamaya Wetan Lambat Setor Pajak

Kecamatan Cilamaya Wetan Lambat Setor Pajak

Written By Mang Raka on Rabu, 27 April 2016 | 12.30.00

-Desa Sukakerta tak Terima Jadi Temuan Inspektorat

CILAMAYA WETAN, RAKA - Kepala Desa Sukakerta nampaknya tak terima ketika desanya disebut kalah sempurna dengan Desa Rawagempol Wetan dan kulon. Kades Sukakerta balik menuduh pihak kecamatan jadi biang keladi macetnya laporan desa. Kecamatan Cilamaya Wetan disebut lambat melaporkan pajak kolektif atas kendaraan operasional yang sudah diberikannya.
Akibatnya, temuan yang seharusnya sudah terpenuhi 100 persen, malah macet. "Sukakerta ini temuan tahun 2015 sampai 91,3 persen, masih kurang 9 persen lagi, tapi desa tetangga saja bisa 100 persen seperti Rawagempol Kulon dan Rawagempol wetan," ungkap Ketua Irban II Inspektorat Karawang Mukhlis Villy di sela-sela pemeriksaan reguler di Desa Sukakerta Selasa (26/4).
Menyinggung kekurangan itu, Mukhlis mempertanyakan kekurangan Desa Sukakerta. Apakah perihal pajak kendaraan operasional yang belum dibayar atau pajak Pph dari setiap bantuan Alokasi Dana Desa. "Coba apa saja yang kurang, pajak yang belum dibayar?" tanyanya.
Menanggapi hal itu, Kades Sukakerta H Buchori mengaku seharusnya Sukakerta sudah sama temuannya sempurna 100 persen seperti Desa Rawagempol Wetan dan Rawagempol Kulon. Namun, memang faktanya, inspektorat menyebut masih diangka 91,3 persen, itu terjadi sebutnya, akibat ada pegawai Kecamatan yang lelet memberikan laporan yang sudah diberikannya. Ia membantah jika kendaraan operasional pajaknya  belum dibayar, karena catatnya, pihak Kecamatan sendiri yang mengkolektifkan semua pembayaran pajak kendaraan operasional, termasuk Pajak Penghasilan (Pph) dalam setiap pencairan ADD. Namun mengapa tanya Buchori, sampai saat ini belum tersampaikan, masa iya pihak desa harus membayar pajak dua kali. "Saya Kecewa dengan Oknum Kasie di Kecamatan, saya sudah bayar semua pajak, tapi tidak disampaikan, ini kan jadi temuan! Masa saya harus bayar
pajak dua kali mah?" sesalnya.
Buhori menambahkan, kalau tahu pihak Kecamatan selalu lambat menyampaikan titipan pajak kendaraan operasional ke DPPKAD, lebih baik kedepan, pegawai desa saja langsung membayarkannya tanpa perantara kecamatan. Karena percuma, jika dikolektifkan tetapi selalu lambat dan membuat temuan inspektorat tidak sempurna. "Iya nanti mah biar langsung saja urusan pajak diurus sendiri, gak usah lewat kecamatan," ungkap dia.
Mendengar pernyataan itu, Irban II Inspektorat Karawang Mukhlish Villy menyesalkan pelayanan kecamatan yang tidak bertanggungjawab. Jika ada pegawai kecamatan yang sampai menjadikan desa tersendat memenuhi temuan, ia minta segera laporkan, biar nanti pihaknya memeriksa dan audit. Mengapa tandas Villy, titipan desa lambat di sampaikan. Baginya, tidak boleh ada oknum yang statusnya sudah PNS merekayasa tanggungjawab untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Soal pajak jika lambat tidak dibayarkan, ini bisa dikatakan penyimpangan dan bisa dijerat pidana. Seharusnya, orang-orang kecamatan sigap jika memfasilitasi pelayanan urusan pelaporan pajak pemerintahan desa. "Tolong sampaikan, siapa orang kecamatan yang tidak meneruskan laporan desa dan mendiamkan di meja kerjanya? Biar nanti saya audit dan periksa," cetusnya. (rud)

Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template