Karawang Belum Punya Perda CSR - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Karawang Belum Punya Perda CSR

Karawang Belum Punya Perda CSR

Written By Mang Raka on Rabu, 13 April 2016 | 15.30.00

*Cellica akan Kumpulkan Perusahaan Industri Bahas CSR

KARAWANG, RAKA - Persoalan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan sebesar apa yang harus dikeluarkan, sebetulnya tidak berbeda ketika bertanya mengapa serapan tenaga kerja lokal lebih kecil ketimbang nonlokal. Bagaimana akan memperoleh hasil optimal jika implementasi dari peraturan (perda tenaga kerja) nya belum jelas. Bahkan untuk CSR, sampai saat ini belum ada payung hukum perusahaan dalam mengeluarkan dana tersebut.

"Lihat saja program legislasi tahun ini, raperda CSR belum masuk," tegas Yuffie Adi, warga Karawang yang rajin mengamati kebijakan-kebijakan pemda terkait dana corporate social responsibility. Yuffi mempertegas langkah-langkah yang mesti ditempuh terlebih dahulu guna memperkuat kewajiban perusahaan dalam hal dana CSR yang harusnya dikeluarkan perusahaan bersangkutan.
Tidak hanya itu, dia juga menyarankan mengenai efektifitas pengelolaan dana tersebut motifnya betul-betul untuk kepentingan masyarakat. Agar bisa seperti itu harus ada transparansi pengalokasian dana dan dapat diakses publik, selain ada pelaporan sekecil apapun dana tersebut. "Bisa buat beasiswa mahasiswa atau pelajar karawang dan yang sedang kuliah diluar dengan proposisinya, lingkungan pemberdayaan masyarakat seperti UKM dan pengembangan luas potensi tiap desa bahkan kecamatan, pendidikan seperti madrasah, kesejahteraan petani hingga pengembangan cagar budaya," terang Yuffi, menerangkan bidang-bidang yang memungkinkan dalam jangkauan dana CSR.
Sementara mengenai rendahnya serapan tenaga lokal, itupun tidak terlepas masih perlunya ada penjelasan (implementasi) dari perda tenaga kerja yang menjadi acuan formatur serapan tenaga kerja 60 persen lokal 40 persen nonlokal. "Formatur serapan tenaga kerja 60 persen lokal dan 40 persen nonlokal memang harus direalisasikan. Tetapi tidak sesederhana itu dan bukan hanya mempertegas penerimaan tenaga kerja dari identitasnya, tapi warga lokal karawang juga butuh ketegasan dan kejelasan dari implementasi perda ketenagakerjaan, serta rekruitmen tenaga kerjanya, yang bebas dari praktek pungutan biaya," tandas Jumadi Akbar, warga Karawang yang intens mengamati perkembangan dunia ketenaga kerjaan di Karawang.
Bahkan menurut dia, harusnya seluruh stakeholder mendorong ke arah itu, agar mampu menciptakan clean govermance, sehingga program yang dilaksanakan dapat berjalan sukses, sesuai harapan masyarakat karawang, tanpa ada pihak yang merasa menjadi korban penipuan ataupun pemerasan terhadap calon tenaga  kerja. Setidaknya, hal-hal ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan langkah-langkah terkait kebijakan tentang tenaga kerja dan dana CSR.
Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana sendiri, terkait rendahnya serapan tenaga kerja dan dana CSR perusahaan, kemarin (12/4) berencana akan mengumpulkan seluruh perusahaan industri untuk membahas penyaluran dana CSR. Dari hasil sidak yang dilakukan Pemkab secara acak di sejumlah perusahaan industri  disimpulkan  banyak perusahaan dengan sengaja melakukan pelanggaran dalam penyaluran CSR. “Semua perusahaan ternyata berbohong makanya  bupati akan mengumpulkan mereka membuat MOU dengan Pemkab Karawang. Jika masih dilanggar kita akan menjatuhkan sanksi tegas,” ujar Wakil Bupati Ahmad Zamaksari.
Ahmad  Zamaksari atau biasa dipanggil Jimmy mengatakan, selama ini perusahaan industri melakukan kebohongan yang merugikan masyarakat Karawang. Penyaluran dana CSR kepada masyarakat Karawang direkayasa seakan-akan  mereka  sudah melaksanakan kewajibannya dalam penyaluran CSR. Padahal setelah  dilakukan pemeriksaan terbukti banyak pelanggaran. “Nanti mereka kita  dikumpulkan dan bupati langsung yang akan memberikan penjelasan terkait ini.” Katanya.
Menurut Jimmy, kedepan Pemkab Karawang hanya akan membuat program CSR dan akan menawarkan kepada perusahaan. Sektor pendidikan, kesehatan dan pertanian akan menjadi prioritas dan perusahaan tingga memilih program yang akan diberikan CSR nya. “Nanti ada sekolah yang harus dibangun  atau saluran irigasi yang rusak, silahkan perusahaan memilih yang mana yang mau disalurkan. Tidak seperti sekarang mereka berbuat semaunya,” ucapnya.
Menurut Jimmy, selain soal CSR perusahaan industri  juga wajib mematuhi perda No.1 tahun 2011 tentang  ketenagakerjaan. Dalam Perda tersebut tertuang kewajiban perusahaan untuk merekrut tenaga kerja asal Karawang 60 persen dari jumlah tenaga kerja keseluruhan. “Setiap perusahaan wajib menyerap pekerja asal Karawang 60 persen dan sisanya baru dari luar. Jika aturan ini tidak ditaati kita memastikan akan memberikan sanksi  tegas,” ujarnya.
Jimmy menjelaskan, 100 hari kerja pemerintahan  Cellica-Jimmy antara lain fokus membenahi CSR dan tenaga kerja. Dua hal ini merupakan janji politik yang harus diwujudkan dalam 100 hari pemerintahannya.  Perusahaan tidak hanya berbohong soal CSR, masalah tenaga kerja juga  mereka seperti tidak peduli dengan aturan yang ada di Karawang. “Makanya dua hal ini sekarang kita akan benahi dan diharapkan perusahaan bisa memaklumi dan mentaatinya,” katanya.
Menurut Jimmy, Pemkab Karawang tidak main-main untuk menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang melanggar aturan. Salah satu sanksinya yaitu pihaknya bisa mencabut izin tenaga kerja asing yang akan bekerja di Karawang. “Banyak perusahaan mempekerjakan warga asing di Karawang, makanya kita akan gunakan ini sebagai sanksi jika mereka tidak patuh. Selama ini mereka nyaman karena kita biarkan tapi kalau sekarang akan kita sanksi,” ucapnya. (ops)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template