Desa Mekarmaya Belum Bayar Pajak Kendaraan - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Desa Mekarmaya Belum Bayar Pajak Kendaraan

Desa Mekarmaya Belum Bayar Pajak Kendaraan

Written By ayah satria on Kamis, 21 April 2016 | 16.51.00

CILAMAYA WETAN, RAKA - Gara-gara menunggak pajak kendaraan inventaris dinas seperti mobil desa dan kendaraan operasional lainnya, Desa Mekarmaya yang mewakili lomba desa tingkat kabupaten ini justru memiliki predikat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat paling buncit dibanding semua desa di Kecamatan Cilamaya Wetan.
Tercatat, LHP Desa Mekarmaya tahun 2015 baru terpenuhi 46,05 persen, jauh dari desa tetangganya Cilamaya yang mencapai 100 persen.
Kades Memarmaya Herman mengakui, LHP tahun 2015 kemarin dari data inspektorat desanya masih memiliki hutang pemenuhan persentase yang tinggi. Dirinya memohon maaf, karena yang paling banyak belum dipenuhi itu rata-rata akibat belum dibayarnya pajak-pajak kendaraan operasional desa.
Disisi lain, diakui Herman, banyak pemakai mobil desa saja yang ternyata jorok. Selain boros oli dan BBM, kendaraan ini jarang terpelihara. Tetapi ia jamin, tambahnya, LHP tahun kemarin segera dipenuhi musim panen padi ini khususnya pajak dalam tempo waktu 10 hari kedepan. Karena ia faham, tugas dari inspektorat ini melakukan pemeriksaan dan pembinaan kepada desa-desa. "Mohon maaf, kami ini memang masih punya hutang tahun kemarin juga dalam LHP, rata-rata sih di pajaknya. Tapi Insya Allah itu akan segera terselesaikan," kata dia.
Ketua Tim Irban II Inspektorat Karawang, Mukhlish Villy mengungkapkan dalam pemeriksaan reguler di Desa Mekarmaya, dirinya memperingatkan, harusnya desa-desa malu jika pajak kendaraan operasional saja masih belum juga dibayarkan.
Khusus Mekarmaya ini, dalam LHP justru hanya baru  46,05 persen, ini menjadikan Desa Mekarmaya paling buncit se Kecamatan Cilamaya Wetan.  Padahal tambah Mukhlish, desa-desa tetangga lainnya di Cilamaya Wetan seperti Cilamaya dan Rawagempol Wetan sudah tembus 100 persen.
Ingat tandas Mukhlis, pajak itu tidak boleh telat dan wajib dibayarkan sebagai pemasukan keuangan negara, semuanya diatur dalam UU, jika sampai ada penggelapan dari wajib pajak, itu masuk Pidana. "Saya tantang sebelum LHP 2016 ini keluar, rampungkan dulu kewajiban hutang LHP yang 2015, utamanya Sekdes ini," cetus dia.
Lebih jauh ia menambahkan, apa yang diungkapkannya ini bukan atas dasar kekesalan persoalan buncitnya LHP Mekarmaya, tetapi rasa sayang terhadap desa. Karena, kalau sampai LHP 2016 ini belum ada perubahan peningkatan persentase, berarti BPD dan kadesnya malas berubah. "Peran BPD ini harus bagus, saling ingatkan, masa soal pajak ini didiamkan," ungkapnya. (rud)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template