Cegah Bentrok, BPMPD Mulai Pelototi Tanah Bengkok - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Cegah Bentrok, BPMPD Mulai Pelototi Tanah Bengkok

Cegah Bentrok, BPMPD Mulai Pelototi Tanah Bengkok

Written By Mang Raka on Kamis, 14 April 2016 | 11.30.00

CILAMAYA WETAN, RAKA - Sengketa sawah bengkok antardesa dari konsekwensi pemekaran desa puluhan tahun silam, mulai banyak menimbulkan riak dan gejolak. Ibarat gunung es, perebutan aset desa itu sewaktu-waktu bisa saja meletup seperti yang terjadi di Desa Sukajaya-Sukakerta Kecamatan Cilamaya Kulon.
Agar benar-benar berkekuatan hukum, BPMPD terus mendorong inventarisasi aset-aset desa untuk segera ditetapkan melalui Peraturan Desa (Perdes) dan Perdes bersama antardesa yang berkepentingan.
Kabid Pengembangan dan Pemberdayaan Pemerintahan Desa BPMPD Karawang, Budiman Achmad mengatakan, jumlah pasti desa-desa yang bersengketa dalam persoalan sawah bengkok ini belum tersisir maksimal. Hanya saja dari beberapa laporan, baru Desa Sukakerta-Sukajaya, Desa Warungbambu dan 4 desa pemekaran di Kecamatan Tempuran. Persoalan ini terus Budiman, memang tak ubahnya seperti bom waktu yang akan muncul seketika. Di sisi lain, saat ada masalah dan sengketa yang muncul, desa selalu meminta difasilitasi BPMPD.
Untuk itu, dari beragam pengalaman, pihaknya ingin desa-desa dan kecamatan memiliki data yang cukup agar persoalan aset didorong penetapannya melalui Peraturan Desa (Perdes). BPMPD terus Budiman, memang tidak bisa menjamin setelah diinventarisir semua sengketa soal sawah bengkok desa-desa bisa diredam. Tapi setidaknya BPMPD sudah membuat regulasi. "Kita rencanakan inventarisir kembali, tapi gak menjamin sengketa bengkok tidak akan ada lagi di tahun-tahun mendatang. Kita paling hanya membuat regulasi," ungkap dia. Budiman menambahkan, setiap putusan dan regulasi dipastikannya bakal memunculkan konsekwensi. Termasuk, SK Bupati soal pembagian sawah bengkok Desa Sukakerta-Sukajaya. Ia menegaskan bahwa BPMPD mengajukan pembuatan SK Bupati atas sengketa kedua desa itu didasari aturan yang tidak mentah.
Maka dari itu ia meminta agar dibuang jauh-jauh pemikiran bahwa permohonan dibuatkan SK kepada Cellica saat menjabat Plt Bupati jelang Pilkada itu bernuansa politis. Sebab semuanya berjalan sesuai prosedur. Jika ada yang masih tidak puas terus Budiman, silahkan melayangkan gugatan dari SK Bupati itu ke pengadilan. Selama ini tambahnya, satu daru dua pihak yang bersengketa, sudah dimediasi oleh para camat. Tapi ada yang tidak mengindahkan itikad baik ini sehingga wajar bila muncul kesimpulan banyak spekulasi komitmen salah satu pihak yang dipertanyakan. "Jika tidak mau diatur, patuhi. Karena putusan yang tertuang dalam SK itu sudah final " kata dia menyudahi. (rud)

Berbagi Artikel :

1 komentar:

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template