Efendi: Angkat Guru Inpassing jadi CPNS Lebih Irit - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Efendi: Angkat Guru Inpassing jadi CPNS Lebih Irit

Efendi: Angkat Guru Inpassing jadi CPNS Lebih Irit

Written By Mang Raka on Kamis, 05 Februari 2015 | 13.30.00

KOTABARU, RAKA- Pengamat pendidikan, Efendi Ismail, S.Pd, menilai proses pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guru dinilai tidak efektif, padahal jika pemerintah membuat sistem berjenjang secara sistematis, maka akan bisa lebih efektif dan irit anggaran.
Dia menuturkan, ada guru yang bukan PNS tapi digaji oleh negara, bahkan gajinya juga disesuaikan dengan golongan PNS, guru tersebut adalah guru non PNS yang sudah sertifikasi dan inpassing. Cuma perbedaannya, guru non PNS tidak mendapatkan dana pensiun. Menurut Pendi, guru yang sudah sertifikasi dan inpassing jika statusnya ditingkatkan untuk menjadi CPNS, bagi pemerintah akan lebih irit serta lebih sistematis. Sedangkan persoalan penugasan, dia mengira semua guru sertifikasi dan inpassing jika statusnya dinaikan menjagi CPNS  akan siap untuk mengabdi di sekolah negeri yang ditunjuk. "Daripada pemerintah harus melakukan tes CPNS dan lain sebagainya, itu lebih membebani anggaran pemerintah," ujar Pendi, kepada RAKA, Rabu (4/2).
Dia menambahkan, kalau saja pada awalnya yang masuk menjadi honorer kategori 2 adalah khusus bagi guru yang mengajar di sekolah negeri, besar kemungkinan para guru honor akan lebih memilih ngajar di sekolah negeri daripada di sekolah swasta. Istilah kategori 2 juga menurutnya, bertentangan dengan Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas. "Kalau guru inpassing itu sudah digaji oleh negara, daripada harung mengangkat guru baru yang harus mengeluarkan anggaran besar lagi, ya lebih baik diangkat saja menjadi PNS," ujarnya.
Dia menyampaikan jumlah guru yang sudah inpassing dan sertifikasi di Kabupaten Karawang itu cukup besar, di SMA PGRI Cikampek saja ada 10 orang. Itu artinya akan ada pengiritan anggaran negara lebih besar kalau guru inpassing dan guru sertifikasi diangkat menjadi PNS. "Saya fikir pemerintah harus mengkaji persoalan ini secara serius, terlebih dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan secara nasional, dan adanya garansi kesejahteraan bagi guru-guru yang ada di sekolah swasta," ujarnya.
Dia menyampaikan, berkaitan dengan lembaga pendidikan baik swasta maupun nasional, sebenarnya menjadi tanggung jawab pemerintah, karenanya masyarakat juga harus memahami swasta dan negeri itu sama tidak ada hal yang membedakan secara sginifikan kecuali hanya status saja.  "Negeri dan swasta itu sama menjadi tanggung jawab pemerintahkan sebenarnya, jadi memang harus ada pengkajian ulang untuk guru swasta, agar adanya kejelasan juga secara pasti terkait status kepegawaiannya oleh negara," pungkasnya. (zie)
Berbagi Artikel :
 
Support by : Admin Mang RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template