Industri Tekstil di Karawang Terancam Gulung Tikar - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Industri Tekstil di Karawang Terancam Gulung Tikar

Industri Tekstil di Karawang Terancam Gulung Tikar

Written By Mang Raka on Kamis, 28 November 2013 | 14.00

- Ancam PHK, Hanya Menunggu Bulan untuk Tutup Usaha

KARAWANG, RAKA - Ditetapkannya Upah Minimum Kabupaten (UMK) Karawang tahun 2014 di angka Rp 2.447.450 ternyata membuat kalangan industri di sektor TSK (tekstil, sandang, kulit) sesak napas. Kalangan ini merasa makin khawatir daya tahan hidup usahanya hanya tinggal menghitung bulan.
"Apa yang diamini Pemkab Karawang atas apa yang diputuskan Dewan Pengupahan merupakan upaya pemberangusan terhadap industri-industri sektor TSK. Karena UMK sebesar Rp 2,4 juta itu sangat memberatkan kami. Padahal TSK adalah sektor padat karya, mampu menyerap tenaga kerja paling banyak seperti halnya PT Beesco Indonesia. Di pabrik sepatu ini punya karyawan 7000 orang. Hampir 90 persen warga asli Karawang sesuai amanat Perda nomor 1 tahun 2011," ujar General Manager (GM) PT Beesco Indonesia Asep Agustian.
Oleh karenanya, sambung dia, apabila banyak perusahaan TSK terpaksa melakukan pengurangan karyawan untuk menghindari cost produksi dan ancaman bangkrut, jangan lantas disalahkan. Menurutnya, tidak ada cara lain selain pindah tempat ke daerah yang lebih terjangkau, atau bahkan ke negara lain yang masih rasional. Ia juga menyayangkan sikap Apindo yang tak mampu tegas dalam mengambil sikap saat pembahasan penetapan usulan UMK 2014 di Dewan Pengupahan.
"Di perusahaan kami saja, terpaksa akan ada pengurangan karyawan sampai 50 persen. Kalau tidak begitu, sangat berat. Kami pasti bangkrut. Logikanya, buat apa terus mempertahankan yang ada sekarang sementara perusahaan tak punya kemampuan finansial buat membayar upah karyawan sesuai UMK 2014. UMK yang sekarang berjalan saja sudah begitu beratnya. Bahkan sebanyak 37 perusahaan TSK meminta penagguhan. Bayangkan, jika menghitung KHL Rp 2,1 juta dikalikan 7000 orang, maka untuk gaji saja per bulan perusahaan harus menanggung Rp 14 miliar. Belum lemburannya, Jamsostek, JPK dan lain-lainnya," ungkap Asep.
Adanya pendapat bahwa perusahaan selalu untung, menurutnya, seringkali pendapat ini yang membuat pemicu masalah. "Buruh juga mungkin belum pernah berpikir mengenai dampak dari dipaksaknya upah tinggi. Yaitu, bangkrutnya perusahaan menjadikan karyawan di pabrik tersebut pengangguran baru. Ketika kondisi pahit ini terjadi, siapa yang harus bertanggungjawab?" tanya balik dia. 
Sebelumnya, ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Karawang Syamsu Sobar, sempat menegaskan sikapnya di hadapan Bupati Ade Swara saat acara silaturahmi Pangdam III/Siliwangi, Kadin dan pelaku usaha di Sindang Reret, Selasa (26/11) lalu, bahwa kesepakatan Dewan Pengupahan mengenai nominal UMK Karawang 2014, tidak sesuai perundang-undangan yang berlaku. Ia menyebut seperti Permenakertrans nomor 7 tahun 2013, dan Inpres nomor 9 tahun 2013. Ketentuannya, UMK harus 100 persen dari KHL (kebutuhan hidup layak).
“Menurut saya, penentuan UMK Karawang 2014 bertentangan dengan Inpres dan Permenaker tersebut. Ini terjadi akibat dari terlalu derasnya tekanan atau preassure buruh dengan para serikat pekerjanya. Sekarang banyak perusahaan yang akan mengajukan penangguhan UMK, khususnya di sektor TSK," ujarnya. (vins)
Berbagi Artikel :

1 komentar:

  1. apa ada kemungkinan akan berdampak signifikan terhadap ekonomi?

    BalasHapus

 
Support by : The-Kiel Admin MaNg RaKa
Copyright © 2012. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template
Best View using Mozilla Firefox version 3 or higher.