GMBI Ancam Kepung Kantor Bupati - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » GMBI Ancam Kepung Kantor Bupati

GMBI Ancam Kepung Kantor Bupati

Written By Mang Raka on Jumat, 19 Juli 2013 | 14.00

CIAMPEL,RAKA- Sengketa tanah seluas 52 hektar di Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel kembali naik ke permukaan. Pasalnya tanah yang dulunya dihibahkan oleh Gubernur Jawa Barat berdasarkan SK Gubernur LR.28/D/V111/52/75 kepada keluarga ABRI Batalion 324 seluas kurang lebih 52 Hektar, kini Tanah tersebut diklaim oleh salah satu perusahaan di wilayah tersebut.
Bahkan, berdasar atas pengajuan permohonan hak guna bangun perusahaan tersebut, tanah tersebut akan dijadikan sebagai perluasan lahan kawasan industri. "Historis awal tanah tersebut adalah tanah tegal waru landen yang kemudian diberikan oleh Gubernur Jawa Barat pada tanggal 11 November 1975 kepada keluarga ABRI Batalion 324 sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan perjuangan para ABRI dalam menjaga keutuhan NKRI. Namun, saya merasa prihatin ketika lahan tanah tersebut tidak bisa dimiliki dan dimanfaatkan oleh penerima penghargaan tersebut berikut ahli warisnya sampai sekarang," kata,
Menurutnya, negara lebih mengakomodir dan berpihak kepada para pengusaha yg kapitalistik. "Mereka yang sudah teruji kegigihan dan konsistensinya dengan menunjukan pengabdiannya yang loyal terhadap keutuhan NKRI, mereka yang  berani mengorbankan  pribadi dan keluarganya demi bangsa dan negara, namun sangat kontras ketika pemerintah hari ini tidak kembali membalas memperlakukannya dengan bijaksana kepada mereka," ungkap ketua tim advokasi LSM GMBI, Martinus, pada RAKA, Kamis (18/7).
Dia menilai, keberpihakan pemerintah lebih kepada melayani syahwat kepentingan kapitalis yang telah merontokan nilai-nilai kebangsaan dan rela menelenatarkan mantan martir-martir negara yang telah berkorban untuk bangsa dan negaranya. Sungguh sangat ironis. "Persoalan ini sudah 4 tahun lamanya di advokasi oleh LSM GMBI. Berkali-kali kami melakukan hearing dengan pemerintah daerah, provinsi bahkan sampai pemerintah pusat, sebagai upaya untuk mencari keadilan para ahli waris dalam  mendapatkan haknya. Namun sampai sekarang belum ada tanda-tanda responship yang signifikan dari pemerintah untuk  berpihak terhadap perjuangan kami," tuturnya.
Padahal, dasarnya sudah jelas, baik secara de jure maupun secara de facto. Karena kepemilikan tanah tersebut oleh ahli waris keluarga ABRI Batalion 324 berdasarkan SK Gubernur yang sah. "Artinya tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak mengabulkan permohonan kami. Melegitimasi kami untuk memanfaatkan tanah tersebut. Karena selama ini tidak pernah ada SK pembatalan yang dikeluarkan oleh gubernur terkait dengan SK sebelumnya." kecam Dewa Muhamad Sayegi, ketua LSM GMBI.
Beberapa kali pihaknya telah dipertemukan dengan pihak perusahaan, namun tidak pernah ada titik temu yang solutif terkait permasalahan ini. "Hari ini  kami merasa heran dan kecewa kepada Pemerintah Kabupaten Karawang memberikan izin hak guna bangun kepada PT. SCS di tanah yang sedang kami persoalkan tersebut. Padahal menurut UU Nomor 3 tahun 2011, dijelaskan bahwa
segala bentuk izin tidak boleh dikeluarkan sepanjang di tanah tersebut masih ada permasalahan sengketa. Pemerintah telah melakukan wan prestacie terhadap rakyatnya," tegas dia.
Rakyat yang seharusnya dibela dengan memberikan solusi terbaik, lanjutnya, tapi kini sebaliknya rakyat kembali dilukai dan dikhianati hanya karena kepentingan pragmatis. "Oleh karena itu, ini adalah bahasa kami yg lebih keras lagi, kalau pemerintah tidak segera mencabut segala bentuk izin kepentingan usaha perusahaan ini di tanah yang kami persengketakan tersebut. maka GMBI bersama ribuan anggota kami akan mengepung dan menduduki Pemkab Karawang juga akan menghentikan segala bentuk aktivitas yang dilakukan perusahaan dengan cara kami sendiri," ancam. (asy) 
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : The-Kiel Admin MaNg RaKa
Copyright © 2012. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template
Best View using Mozilla Firefox version 3 or higher.