Kadisdik: PPDB tak Perlu Dipersoalkan - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Kadisdik: PPDB tak Perlu Dipersoalkan

Kadisdik: PPDB tak Perlu Dipersoalkan

Written By Mang Raka on Jumat, 21 Juni 2013 | 14.00

KARAWANG, RAKA - Kesalahan tulis tanggal di SK Bupati nomor 420/Kep.354-Huk/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Karawang Tahun Pelajaran 2013/2014, hemat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Karawang Agus Supriatman, tidak perlu dipermasalahkan.
"Kenapa sih yang gitu-gitu saja diributkan? Kopian SK Bupati tersebut yang dipegang Pak Bambang Maryono mungkin naskah yang belum diperbaiki dari kesalahan cetak. Tolong lah bantu kami, ini semua demi perbaikan Karawang dari dunia pendidikan kita. Terpenting, esensi atas perubahan lebih baik terkait PPDB mestinya diapresiasi positif semua kalangan. Kami juga harap rekan-rekan pers sama-sama membantu menyosialisasikan PPDB sistem online sesuai harapan bersama, meminimalisir perkeliruan yang sebelumnya seringkali mendapat kritik tajam," jelas Agus menanggapi pernyataan anggota DPRD dari PAN, Bambang Maryono, Kamis (20/6).
Dia pertegas, SK Bupati mengenai juklak PPDB itu tidak masalah. Nomor dan tanggalnya sudah benar, yaitu ditetapkan tertanggal 27 Mei 2013. Sedangkan Surat Kepala Disdikpora yang dibilang tanggal 30 Mei 2013, Agus jelaskan, itu dimungkinkannya ada salah tulis. Karena yang benar sesuai draft aslinya tertanggal 20 Mei 2013. Jauh-jauh hari sebelum diributkan, Agus katakan, pihaknya telah melayangkan surat permohonan secara resmi kepada Bagian Hukum Setda agar suratnya yang dijadikan rujukan SK Bupati dikoreksi sesuai tanggal aslinya.
"Saya tidak tahu, kenapa tanggal yang salah cetak di Surat Kepala Disdikpora pada SK Bupati tersebut beredar. Padahal, apa yang kami sebarkan ke semua sekolah untuk disosialisasikan sudah benar. Begitu pula soal teknis atau pelaksanaan PPDB sistem online di sekolah-sekolah tidak ada masalah. Selama ini berjalan sesuai apa yang kami arahkan. Makanya saya tidak mengerti, kenapa hal kecil malah dipermasalahkan? Yang begini saja ko ribut sih? Mengenai prestasi siswa di pramuka kenapa tidak masuk ke dalam kategori bakat prestasi, ya kami di Disdikpora berpegang teguh kepada SK Bupati. Di sini hanya memasukan bakat prestasi dari bidang olahraga, kesenian, dan keagamaan," tandas Agus.
Pernyataan senada dikemukakan Ketua Komisi D DPRD dari PKS, Nanda Suhanda. Menurutnya, penulisan tanggal yang dipersoalkan Bambang sesama rekannya sebagai legislator Karawang bisa jadi ada kesalahan cetak. Jika seperti itu, Nanda menyarankan untuk diperbaiki saja. Terpenting. Isi materi SK Bupati yang mengatur juklak pelaksanaan PPDB tahun ini tidak menyimpang, dan ada semangat perubahan kearah lebih baik. Bagi Nanda, kealfaan manusia dalam menyelesaikan pekerjaan masih bisa dimahfum sepanjang kekeliruannya tidak terlalu fatal.   
"Tinggal konfirmasi saja. Apakah kecerobohan itu terjadi di Bagian Hukum Setda atau sejak draf itu dibuat di Disdikpora? Satu sisi saya pun berharap apabila memang ada sedikit kekeliruan, OPD terkait meneliti lagi. Jangan sampai kekeliruan berimplikasi luas terhadap pelaksanaan PPDB. Mengenai kategori bakat prestasi, saya setuju dipertimbangkan ulang tatkala apa yang ada di SK Bupati belum mencakup kegiatan di sekolah, seperti halnya ke-pramuka-an. Jadi, wajar kalau muncul protes. Sayangnya, kami di Komisi D belum dikasih salinan atau copy-an SK Bupati tersebut," ucap Nanda.
Seperti diberitakan RAKA kemarin (20/6), keberadaan SK Bupati nomor 420/Kep.354-Huk/2013 dinilai Bambang Maryono, tidak absah. Sebab yang jadi rujukan SK ini ada kejanggalan. "Coba saja perhatikan, SK Bupati mengenai juklak PPDB mengacu kepada Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga nomor 421.3/1158/Disdikpora tertanggal 30 Mei 2013. Sedangkan tanggal ditetapkannya SK Bupati tersebut tanggal 27 Mei 2013. Pertanyaan saya, kenapa justru SK Bupati ditetapkan lebih dulu dibanding Surat Kadisdikpora yang dijadikan semacam konsiderannya? Kan lucu. Ini fakta yang sulit terbantahkan ketika keputusan yang dibuat bupati bersama-sama Disdikpora terkait pelaksanaan PPDB dilakukan asal jadi," heran Bambang.
Apapun alasan yang dibuat Disdikpora bersama-sama bupati terkait aturan dan ketentuan PPDB, menurutnya, secara umum tetap memunculkan permasalahan baru di lapangan. Ia memberikan misal, hak-hak anak untuk menikmati pendidikan di sekolah yang dianggapnya punya kelengkapan sarana/prasarana dan kualitas memadai malah dijegal pemerintah daerah melalui kebijakannya yang terkesan asal. Ironisnya, Bambang tegaskan, Disdikpora yang mestinya memberikan perlindungan terhadap setiap peserta didik, turut menjadi penghalang bagi perbaikan IPM (indeks pembangunan manusia) dari sisi angka rata-rata sekolah. (vins)
Berbagi Artikel :

1 komentar:

  1. PPDB sekarang PSB dulu ada perbedaan.PPDB pendaftarannya online dibukanya online bagi yang paham iptek,tapi bagi yang gaptek tetap saja bingung maklum untuk pertama kalinya.Lihat saja nanti
    setelah atau paska pengumuman.Biasanya yang sering titip dan kasak kusuk kepada kepala sekolah agar anaknya atau titipannya diterima adalah WARTAWAN DAN LSM,pejabat tkt desa,camat dan kabupaten.Mudah mudahan saja nanti mah murni bukan murah nitip tapi murni dalam arti original sesuai peringkat.Janganlah ngaririweuh KEPALA SEKOLAH ,yang tidak diterima mah daftarkan saja ke swasta atau dipasantrenkeun supaya anak dan orang tuanya pada sadar.
    KEPALA SEKOLAH disarankan jangan ada di sekolah pergi aja lah keluar kota nanti pulang saat MOS atau Hari Pertama masuk sekolah.BIAR PARA WARTAWAN LIEUREUN

    SEKIAN MANG OJOS ANU NGAGEUGEUH DI KP

    BalasHapus

 
Support by : The-Kiel Admin MaNg RaKa
Copyright © 2012. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template
Best View using Mozilla Firefox version 3 or higher.