Pengusaha Ancam Laporkan Polres ke Mabes Polri - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Pengusaha Ancam Laporkan Polres ke Mabes Polri

Pengusaha Ancam Laporkan Polres ke Mabes Polri

Written By Mang Raka on Senin, 25 Maret 2013 | 14.00.00

KARAWANG, RAKA – Seorang pengusaha limbah, M Toha Sugianto, akan melaporkan Polres Karawang ke Propam Mabes Polri terkait tidak maksimalnya penanganan kasus yang telah dilaporkannya. Toha yang juga direktur CV Mitra Utama itu menilai Polres Karawang diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepolisian.
"Kami kecewa dengan pelayanan di Polres Karawang, karena terkesan diskriminasi dalam melakukan pelayanan kepada  masyarakat," kata  Toha Sugianto,  dalam jumpa pers di sebuah rumah makan yang berlokasi di Interchange Tol Karawang Barat, Minggu (24/3). Di antara bentuk tidak maksimal atau diskriminasi pelayanan di Polres Karawang ialah, laporan yang  disampaikannya kurang mendapat perhatian. Padahal apapun laporannya, pihak kepolisian tidak boleh menolak laporan masyarakat.
Ia mengaku telah melaporkan kepada jajaran kepolisian terkait dengan tindakan  oknum LSM yang melakukan penghadangan saat dua truk miliknya tengah mengangkut limbah PT Hamatetsu II. Tindakan penghadangan truk itu dinilai sebagai upaya menghentikan kegiatan pengelolaan limbah bernilai ekonomis yang dilakukan CV Mitra Utama. "Sejak awal berdirinya pabrik itu tiga tahun lalu hingga tahun ini, limbah bernilai ekonomis dari pabrik itu telah kami kelola, dengan didasari perjanjian kontrak jual-beli limbah," kata Toha.
Atas hal tersebut, pihaknya melaporkan tindakan penghadangan truk itu ke Polres Karawang. Laporan itu sendiri awalnya disampaikan melalui pesan singkat dan telepon beberapa kali kepada petinggi Polres Karawang yang kemudian ditindaklanjuti dengan laporan resmi melalui SPK Polres Karawang. Kuasa Hukum Direktur CV Mitra Utama M Toha Sugiato, Andri Herman SH, mengatakan, perkara yang akan dilaporkan ke Propam Mabes Polri ialah berkaitan dengan pelayanan yang terkesan buruk. Menurut dia, diantara latar belakang pihaknya melaporkan Polres Karawang ke Propam Mabes Polri ialah karena jajaran Polres Karawang tidak mengambil sikap tegas terkait dengan penyerobotan pengelolaan limbah PT Hamatetsu II oleh pihak ketiga.
Selain itu, juga berkaitan dengan telah melaporkan kepada jajaran kepolisian terkait dengan tindakan penghadangan truk miliknya yang sedang mengangkut limbah PT Hamatetsu II oleh sejumlah oknum LSM di Karawang. "Kejadian penyerobotan pengelolaan limbah dan penghadangan truk milik CV Mitra Utama itu kami laporkan ke Polres Karawang. Tetapi tidak ditanggapi serius, bahkan terkesan pihak Polres membiarkan kejadian itu. Jadi kami melaporkan buruknya pelayanan di Polres Karawang ke Propam Mabes Polri," kata dia.
Dikatakannya, pimpinan CV Mitra Utama pernah melapor kejadian penyerobotan pengelolaan limbah sampai kliennya berurusan dengan sejumlah LSM ke Sentra Pelayanan Kepolisian Polres Karawang. Tetapi hanya diperintahkan untuk melapor ke Polsek Telukjambe. Sementara petinggi Polsek Telukjambe itu telah dilaporkan pimpinan CV Mitra Utama ke Polres Karawang, terkait dengan dugaan mengarahkan kesepakatan agar limbah PT Hamatetsu II dikelola pengusaha limbah lainnya. Sedangkan yang memegang perjanjian kontrak pengelolaan limbah pabrik itu ialah CV Mitra Utama. "Klien kami juga sebelumnya sudah melapor tindakan petinggi Polsek Telukjambe ke Polres Karawang terkait dengan dugaan membekingi LSM tertentu," kata dia.
Atas hal tersebut pihaknya menilai tidak mungkin melaporkan kejadian penyerobotan pengelolaan limbah sampai kliennya berurusan dengan sejumlah LSM ke Polsek Telukjambe. Ia menyayangkan sikap jajaran kepolisian dari Polres Karawang yang tidak mau menerima laporan kliennya. Sebab dalam melakukan pelayanan seharusnya kepolisian tidak menolak laporan masyarakat. "Dalam laporan ke Propam Mabes Polri nanti, kami meminta Mabes Polri mengambil alih penyelesaian persoalan pengelolaan limbah di PT Hamatetsu yang kini masih dalam konflik. Sebab perusahaan itu merupakan perusahaan asing," kata dia.
Kapolres Karawang AKBP Arman Achdiat menegaskan jajaran kepolisian dari Polres Karawang sama sekali tidak ada kaitan dengan pengelolaam limbah. Tetapi hanya berkaitan dengan Kamtibmas (keamanan, ketertiban masyarakat). "Kalau ada pengusaha limbah yang mau melapor ke Mabes Polri terkait dengan pelayanan di Polres Karawang, silakan saja karena itu hak masyarakat. Tetapi, kami tegaskan bahwa apa yang mereka tuduhkan itu tidak benar,  apalagi sampai main limbah," katanya.
Ia menilai, adanya upaya melaporkan terkait dengan pelayanan Polres Karawang ke Mabes Polri berarti ada ketidakpuasan dalam hal pelayanan . Tentunya, kata dia, Mabes Polri akan membuat tim untuk membuktikan kebenaran laporan tersebut, jika sudah menerima laporan itu. Menurut kapolres, kondisi perebutan pengelolaan limbah bernilai ekonomis di PT Hamatetsu II itu sendiri sempat 'panas' beberapa bulan lalu. Ribuan orang dari berbagai kelompok LSM dan Ormas sempat 'adu kekuatan' untuk mendapatkan hak  pengelolaan limbah. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti bentrokan, pihak kepolisian sempat memasang garis polisi di sejumlah mobil truk, baik milik CV Mitra Utama maupun  milik LSM tertentu yang akan mengangkut limbah dari PT Hamatetsu II. Pemasangan garis polisi menurutnya, dimaksudkan untuk meredam suasana yang saat itu sudah memanas sekaligus menunggu keputusan dari pihak manajemen tentang pihak yang berhak mengelola limbah tersebut. Police line (garis polisi) itu akhirnya dibuka setelah situasi dianggap kondusif.
Selain itu juga, sambung Arman, pembukaan police line dilakukan atas permintaan pihak perusahaan secara tertulis. Dalam surat tersebut, perusahaan memberitahukan  bahwa hak pengelolaan limbah diserahkan ke pihak MPI. Kemudian, pihak perusahaan juga meminta bantuan keamanan saat pengangkutan limbah dilaksanakan. "Mobil yang sempat di police line itu diserahkan kepada pihak perusahaan untuk selanjutnya dikembalikan kepada pemiliknya. Jadi pemasangan garis polisi itu bukan karena telah terjadi perbuatan tindak pidana, melainkan hanya untuk meredam suasana agar tidak terjadi konflik," jelasnya.
Sementara itu, Kapolsek Telukjambe Kompol Iwan Ridwan Saleh dengan tegas membantah isu yang menyebutkan dirinya ikut mengarahkan hak pengelolaan limbah ke pihak tertentu. Menurutnya, dirinya berada di lokasi tersebut hanya sebatas memberikan pengamanan agar suasana tetap kondusif. Dikatakannya, suasana di lingkungan perusahaan itu sempat mencekam setelah ribuan orang dari berbagai kelompok berkumpul terkait dengan keberadaan LSM tertentu yang dinilai melecehkan keberadaan LSM yang ada di Karawang. "Di tengah suasana yang mencekam itu, saya sempat menyarankan agar hak pengelolaan limbah itu diserahkan kepada pengelola limbah yang pertama. Soal saran itu diterima atau tidak, sepenuhnya menjadi hak manajemen. Kepentingan kita hanya untuk menciptakan kondusifitas. Saya tidak tahu siapa pengelola limbah yang pertama," akunya. (ops)
Berbagi Artikel :
 
Support by : Admin Mang RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template