Penetapan Dirut PT.SS Cacat Hukum - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Penetapan Dirut PT.SS Cacat Hukum

Penetapan Dirut PT.SS Cacat Hukum

Written By Mang Raka on Selasa, 19 Februari 2013 | 14.00.00

PENETAPAN Direktur Utama dan jajaran Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Subang Sejahtera (PT. SS) oleh Bupati Ojang Sohandi dinilai sejumlah kalangan telah menyalahi peraturan perundangan yang berlaku atau cacat hukum. Pasalnya, pengangkatan dan penetapan pimpinan PT. SS itu dikabarkan tidak melibatkan persetujuan dari lembaga DPRD Subang.

Informasi yang dihimpun RAKA, Kelly Subagio dikabarkan telah resmi diangkat dan ditetapkan oleh Bupati Ojang Sohandi sebagai Dirut PT. SS yang baru, setelah sebelumnya dia lolos dalam mengikuti proses fit and proper test (uji kelayakan, red) yang dilaksanakan oleh Tim Independen berjumlah lima orang. Namun, penetapan yang bersangkutan menuai protes dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk dari DPRD Kabupaten Subang.
Ketua DPRD Subang, Atin Supriatin menegaskan penetapan Dirut PT. SS oleh Bupati Ojang Sohandi telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Sebab, penetapan itu dilakukan tanpa melibatkan atau mengantongi rekomendasi dari DPRD atau pimpinan DPRD setempat," ujar Atin kepada sejumlah wartawan di Kantor DPRD Subang, Senin (18/2).
Padahal,tambah Atin, berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang BUMD PT. Subang Sejahtera ditegaskan bahwa pengangkatan jajaran Direksi mutlak harus melibatkan persetujuan DPRD setempat. “Dalam Pasal 14 Ayat 2 Perda itu dinyatakan Anggota Direksi diangkat oleh Bupati dan terlebih dahulu dilakukan fit and proper test oleh Tim Independen yang dibentuk oleh Bupati atas usul Badan Komisaris dengan rekomendasi/persetujuan DPRD. Jadi jelas, persetujuan DPRD atau pimpinan mutlak diperlukan,” ujar Atin.
Dia menilai, penetapan Dirut PT. SS tersebut cacat hukum, sebab kenyataannya tidak mengantongi persetujuan DPRD. Karena itu, pengangkatan dan penetapan Kelly Subagio sebagai Dirut PT. SS oleh Bupati bisa dibatalkan. “Hingga kini pengangkatan atau penetapan Direksi PT. SS belum ada samasekali persetujuan DPRD ataupun Pimpinan DPRD. Ini jelas menyalahi aturan, melanggar Perda. Ini sudah cacat secara hukum. Artinya pengangkatan atau penetapan Dirut itu bisa dimentahkan atau dibatalkan berdasarkan Perda,” ujarnya.
Sementara itu, Plt. Sekda Subang HM. Abdurakhman mengaku belum bisa memastikan jika pengangkatan dan penetapan Dirut PT. SS oleh Bupati itu cacat hukum atau tidak. Namun dia mengklaim penetapan itu sudah dilakukan sesuai prosedur. “Saya belum bisa mengatakan itu cacat hukum atau tidak karena belum membaca dan mempelajari Perda yang terlanggar itu. Sepengetahuan saya, tahapan-tahapan pemilihan Direksi Subang Sejahtera sudah dilakukan sesuai mekanisme,” ujar Abdurachman, yang merupakan mantan Sekwan itu. (zie)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template