Ciptakarya Bantah Pungli PPIP - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Ciptakarya Bantah Pungli PPIP

Ciptakarya Bantah Pungli PPIP

Written By Mang Raka on Kamis, 10 Januari 2013 | 14.00

PURWAKARTA, RAKA - Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta membantah telah melakukan pungutan liar (pungli) terhadap 27 desa penerima Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) pada tahun 2010-2012, sebagaimana dituduhkan pihak Purwakarta Corruption Watch (PCW) seperti diberitakan RAKA edisi Rabu (9/1).

"Tuduhan itu (pungli) sama sekali tidak benar. Pengelolaan PPIP dilakukan langsung oleh OMS (Organisasi Masyarakat Setempat) di tingkat desa. Dan dana langsung ditransfer oleh Satker (Satuan Kerja) di tingkat provinsi. Ciptakarya betul sebagai pelaksana tingkat daerah tapi secara teknis OMS yang paling dominan. Ciptakarya lebih kepada monitoring saja," kata Kabid Pemukiman dan Perumahan Dinas Ciptakarya dan Tataruang Kab Purwakarta, Sutisna, kemarin.
OMS, terang Tisna merupakan panitia lokal di tingkat desa yang ketuanya dipilih langsung oleh masyarakat desa setempat. Setelah terpilih, ketua OMS tersebut kemudian dikukuhkan melalui SK kepala desa. Dan OMS adalah pihak yang paling bertanggungjawab terhadap dana PPIP, sebab secara teknis OMS yang memiliki kewenangan mengatur dan merealisasikan PPIP.  "Pengerjaan proyeknya pun tidak boleh dilakukan oleh pihak ketiga. Semuanya harus dikerjakan OMS dengan didampingi konsultan. Kecuali untuk pengadaan material tertentu," jelas Tisna.
Tisna membenarkan sejak tahun 2010 ada sekitar 27 desa di Purwakarta yang memperoleh dana PPIP dari pusat yang masing-masingnya sebesar Rp 250 juta. Dari dana tersebut, Rp 245 juta diperuntukan bagi pembangunan infrastruktur, sisanya untuk dana umum (administrasi). Dan di tahun 2013 ini, ada enam desa lain yang memperoleh.
Tisna membenarkan saat ini pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta tengah menyidik dugaan adanya pelanggaran dalam proyek PPIP di sejumlah desa. Namun, Tisna mengaku tak terlalu direpotkan dengan langkah penegak hukum tersebut, sebab ia sejak awal sudah bekerja sesuai tugas dan fungsinya. Tak hanya itu, terhadap para penerima program, Tisna juga sudah mewanti-wanti agar dana tersebut digunakan sebagaimana mestinya. "Sejak awal kita sudah wanti-wanti," tegas Tisna.
Diberitakan sebelumnya, PPIP yang dibiayai dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) masih terus bergulir hingga kini. Di tahun 2011 dan 2012, sebanyak 27 desa di Kabupaten Purwakarta mendapat alokasi anggaran tersebut masing-masing Rp 250 juta. Namun, belakangan beredar kabar ada praktek pungutan liar (pungli) dalam pelaksanaannya. Seperti diungkapkan Direktur Purwakarta Corruption Watch (PCW), Soni Surya, dalam realisasi PPIP tahun 2011-2012 di Purwakarta, diduga ada indikasi praktek pungli. Dimana pungli pertama dilakukan oleh koordinator program di tingkat kabupaten, dalam hal ini Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang. Besaran pungli oleh lembaga tersebut sebesar 10 persen dari besaran anggaran yang diterima panitia di tingkat desa.  "Meski dari pusat anggaran langsung ditransfer ke rekening panitia desa, namun tetap saja akhirnya 10 persen disetorkan ke panitia kabupaten (dinas). Bahkan ada beberapa oknum Dinas Ciptakarya yang sampai ikut ke bank saat pencairan," tutur Soni, Selasa (8/1).
Dilanjutkan, 10 persen kedua diduga dikutip oleh panitia di tingkat desa. Alhasil, alokasi untuk kegiatan pembangunan desa semakin berkurang. Praktek ini dinilai Soni bukan saja menyalahi aturan, lebih dari itu bahkan mengurangi kualitas dan besaran bangunan yang dibuatkan. Diketahui, PPIP diprioritaskan untuk mendanai sejumlah pembangunan fasilitas umum (publik) di tingkat desa. "Hasil investigasi PCW, dan berdasarkan pengakuan beberapa orang kepala desa seperti itu (dikutip 10 persen)," ujar Soni.
Sementara 5 persen lagi, sambung Soni, diberikan kepada konsultan. Padahal khusus untuk konsultan, sudah dianggarkan dana pendamping dari provinsi yang bagi masing-masing konsultan dibayar Rp 3 juta per bulan. "Jadi total jumlah besaran anggaran yang dikutip per satu desa, mencapai 25 persen, atau Rp 62,5 juta dari Rp 250 juta yang alokasikan," papar Soni. (nos)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

Tuliskan Komentar Anda Tentang Artikel Diatas

 
Support by : The-Kiel Admin MaNg RaKa
Copyright © 2012. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template
Best View using Mozilla Firefox version 3 or higher.