Raperda Perizinan Terpadu Belum Jelas? - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Raperda Perizinan Terpadu Belum Jelas?

Raperda Perizinan Terpadu Belum Jelas?

Written By Mang Raka on Senin, 03 Desember 2012 | 14.00

KARAWANG, RAKA – Lamanya proses perizinan yang diatur oleh Peraturan Bupati (Perbup) seperti yang termaktub dalam draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelayanan Perizinan Terpadu yang sedang dibahas pansus DPRD, mulai mendapat perhatian publik. Ada yang berpendapat, sebaiknya mekanisme itu ditetapkan langsung pada raperda ini.
“Draf Raperda yang diumumkan melalui Radar Karawang edisi pekan kemarin, kami baca di pasal 11 kurang pas apabila batas waktu proses perizinan terpadu ditetapkan lagi oleh perbup. Ini terkait dengan pasal 3, bahwa salah satu prinsip penyelenggaraan yaitu kepastian waktu. Termasuk pasal 4 dinyatakan, prinsip penyusunan perizinan salah satunya adalah konsistensi. Artinya, batas waktu proses penyelesaian tidak terkait langsung secara teknis. Ini lebih kepada upaya konkrit, kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu dan konsisitensi,” saran Asep Toha dari Gerakan Rakyat Pemberantas Korupsi (GRPK).
Secara hirarki hukum dalam pemerintahan daerah, ia mengingatkan, posisi perda kedudukannya lebih tinggi dibanding perbup. Sebab perda mengikat kesepakatan antara eksekutif dengan legislatif. Selain itu, menurutnya, bisa lebih meningkatkan kedisiplinan karena terdapat konsekuensi hukum, terutama kepada penyelenggara pelayanan. Di raperda itu terdapat sanksi administrasi pada pasal 32. Sementara keberadaan perbup, dipahami Asep, lebih kepada mengatur teknis pelaksanaan, tidak dalam tatanan normatif.
Hal yang disesalkan Asep, di raperda ini tidak mencantumkan sanksi pidana. Padahal dalam proses penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu, dinilainya, sangat rawan terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga yang sangat diperlukan, kata Asep, tidak hanya sebatas sanksi administrasi, namun perlu pula klausul sanksi pidana agar terdapat efek jera, baik kepada pemohon maupun penyelenggara perizinan.
“Selain itu, pasal 13 ayat (2) tertulis, standar operasional prosedur atau SOP pelayanan perizinan terpadu disusun secara sederhana, mudah dipahami dan dilaksanakan. Pertanyaannya, siapa yang menyusun SOP tersebut? Dalam bentuk apa? Perda kah, perbup kah, atau malah diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala BPMPT (Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu)? Ini harus jelas, soalnya menyangkut juklak dan juknis. Sementara semua proses pelayanan tertumpu di satu meja, yakni kepala BPMPT. Sedangkan ada pula proses pelayanan yang terkait dengan OPD lain semisal perizinan
perhubungan, lingkungan hidup dan lain-lainnya,” ujar Asep.
Diingatkan dia, jika salah menyusun juklak/juknis bisa berakibat fatal. Pengaruhnya sangat dimungkinkan dia terjadi inefesiensi waktu pelayanan. Apalagi ketika tidak dicantumkan secara pasti terkait waktu pelayanan dalam Perdanya. “Di Karawang belum tersentral. BPMPT cuma punya stempel. Teknis-teknis lain masih berhubungan dengan OPD terkait di luar BPMPT. Maka itu patut dipertimbangkan ulang perbaikan sistem pelayanan atau SOP di BPMPT itu sendiri,” tandasnya mengingatkan. (vins)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

Tuliskan Komentar Anda Tentang Artikel Diatas

 
Support by : The-Kiel Admin MaNg RaKa
Copyright © 2012. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template
Best View using Mozilla Firefox version 3 or higher.