Realisasi Jamkesda Terhambat Perbup - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Realisasi Jamkesda Terhambat Perbup

Realisasi Jamkesda Terhambat Perbup

Written By Mang Raka on Rabu, 28 November 2012 | 14.00

SUBANG, RAKA - Realisasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Kabupaten Subang masih terhambat peraturan Bupati (Perbup). Padahal DPRD sudah menetapkan Peraturan Daerah (perda) yang membahas mengenai Jamkesda.

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi D DPRD Subang, Sugianto, kemarin, ketika dihubungi melalui ponsel. "Peraturan daerah mengenai Jamkesda sebenarnya sudah ditetapkan oleh DPRD, namun untuk merealisasikan hal itu tinggal menunggu keseriusan dari pihak eksekutif, khususnya dalam mengatur lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaanya, dengan pembuatan peraturan bupati," ujar Sugianto. Dari hasil pengamatan, terang Sugianto, hingga kini sekitar 200 ribu dari 600 ribu warga miskin belum tercakup asuransi kesehatan warga miskin.
Dijelaskan dia, berdasarkan data Dinkes dalam pemberian Asuransi Kesehatan warga miskin di Subang yang mencapai 6.000 orang lebih, prosentase masyarakat miskin yang belum mendapatkan jamkesda saat ini, dalam angka 40 persen, atau sekitar 2.000 warga miskin. "Ribuan warga miskin yang belum tercakup dalam asuransi kesehatan warga miskin, tentunya memerlukan penanganan secara serius, oleh karena itu Jamkesda perlu ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif," ujar Sugianto.
Menanggapi hal tersebut, salah seorang warga Subang, Ujang Supardi menyayangkan belum berjalannya program Jamkesda padahal akses tersebut sangat diperlukan warga miskin. "Saya mengetahui jika perda tersebut sudah dibentuk, namun hingga kini kartu Jamkesda itu belum kami terima. Saya berharap pemda segera menindaklanjuti kebutuhan masyarakat seperti kami," ucap Ujang.
Ketua RW 11, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang itu, mengatakan jika sosialisasi mengenai Jamkesda pun masih minim diketahui masyarakat kurang mampu. Meski demikian, tambahnya, hingga kini  Pemkab telah memberikan kemudahan bagi warga kurang mampu untuk berobat dengan menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Dan besaran bantuan itu jelasnya, diberikan per tiga bulan sebesar Rp 2. 100.000. "Pelayanan RSUD dengan SKTM memang masih berlaku, namun Kami masih menyayangkan pelayanan itu  kurang maksimal. Meskipun sudah mendapatkan jaminan pemerintah, Kami masih sering dikenakan pembelian obat di luar rumah sakit dengan alasan obat habis. Dan hampir semua pasien yang saya antar mengalami keluhan yang sama," ujarnya.
Lebih lanjut, ujang menambahkan, masih banyaknya masyarakat miskin yang terhambat mendapatkan bantuan asuransi kesehatan dari pemda, pasalnya ada beberapa warga yang masih mengalami permasalahan data kependudukan. "Ada beberapa warga miskin yang terhambat  mendapatkan asuransi kesehatan karena persoalan Kartu keluarga dan KTP. Dan hal tersebut merupakan syarat yang ditempuh untuk mendapatkan bantuan melalui SKTM. Oleh karena itu kami berharap jika kartu Jamkesda bisa membantu keadaan masyarakat miskin seperti kami," ujarnya. (zie)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : The-Kiel Admin MaNg RaKa
Copyright © 2012. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template
Best View using Mozilla Firefox version 3 or higher.