PPDI Deklarasi Persatuan Perangkat Desa Karawang - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » PPDI Deklarasi Persatuan Perangkat Desa Karawang

PPDI Deklarasi Persatuan Perangkat Desa Karawang

Written By Mang Raka on Senin, 08 Oktober 2012 | 15.00

KARAWANG,RAKA - Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Karawang, kemarin, secara resmi mendeklarasikan sekaligus pengukuhan kepengrusannya. Kegiatan itu disaksikan Bupati Ade Swara. Deklarasi itu juga sekaligus sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi yang berasal dari organisasi tersebut nantinya.

Rofik selaku Ketua PPDI Jabar mengakui di Karawang, Bekasi dan Purwakarta memiliki aturan beda sendiri. Untuk para perangkat di tiga tempat ini, mereka merupakan satu paket dengan para Kadesnya. ”Jika masa jabatan Kades berakhir dan tidak terpilih lagi maka hampir semua perangkat desa ikut berhenti, kecuali Sekdes yang sudah PNS. Makanya, dalam waktu dekat ini kita akan mencoba membuka kran komunikasi agar hal itu tidak lagi terjadi," ungkap Rofik, seraya mengatakan, akan melakukan itu sebelum akhirnya ada Perda yang mengatur jabatan perangkat desa bukan dibatasi jabatan Kades tapi maksimal usia hingga 60 tahun.
Ditambahkannya, untuk saat ini jika suatu Desa Kadesnya berhenti maka semua perangkat desa ikut berhenti.Hal ini tidak baik bagi kondisi pemerintahan di Desa.Dimana dalam hal ini, kesinambungan pelayanan kepada masyarkat harus berlangsung kontiyu meski Kades harus berganti. ”Untuk perangkat desa di daerah lain sudah mengikuti masa jabatan PNS. Dimana mereka bukan jabatan Kades yang membatasi tapi ketentuan umur yang bisa menyudahi masa jabatan, selain meninggal dan mengundurkan diri,” ujar Rofik.
Dikatakan Rofik, untuk langkah pendek pihaknya coba membangun komunikasi dengan Wagub dalam hal ini untuk di Karawang bisa mengeluarkan kebijakan sementara sebelum adanya perda. Yaitu menunda pemberhentian perangkat desa bagi yang kepala desanya akan menggelar pemilu. ”Mudah-mudahan besok (hari ini,red) kita akan mengadakan komunikasi dengan pihak terkait dalam menyelesaikan masalh ini.Secara tuntutan kedepoan harga mati harus PNS,” terang Rofik.
Munjib Faisal, Ketua PPDI Karawang mengatakan pihaknya bersama PPDI Jabar akan terus berupaya untuk melakukan penundaan pemberhentian bagi para perangkat Desa di Karawang yang akan dilakukan pemilihan Kepada Desanya. ”Sambil menunggu adanya Perda yang mengatur jabatan perangkat Desa di Karawang yang sama seperti kota lain yang masa jabatan perangkat  hingga usian 56 ataupun 60 tahun dan tidak dibatasi masa jabatan Kadesnya,” terang Munjib.
Sementara itu, salah seorang perangkat Desa saat ini banyak diskriminasi bagi para perangkat Desa.Bagaimana tidak dikatakannya untuk fasilitas yang ada hanya bisa dinikmati Kadesnya saja. Sementara perangkat Desa yang nota bene sebagai pemangku amat yang menjalankan semua kebijakan pusat tapi mendapat diskriminasi. Salah satu contoh,katanya untuk berobat saja,perangkat Desa tidak ada jaminan kesehatan.Sementara untuk masyarkat tidak mampu saja ada.
”Disini PPDI hanya ingin memperjuangankan keadilan yang semestinya didapat. Dengan tugas yang mungkin lebih berat kita jika dibanding dengan Kepala Desa atau Sekdes yang sat ini sudah PNS.Disini kita sebagai pelayan yang sesungguhnya,masa kita di diskritkan. Selain itu, masa jabatan kita tidak ada kaitan dengan Kepala Desa.Sehingga pelayanan kita terhadap masyarkat lah yang diutamakan,” jelasnya.(dri)
Berbagi Artikel :

1 komentar:

  1. Selamat Atas Pengukuhan PPDI Karawang, Kami secara pribadi maupun mewakili teman-teman lainnya dari para Sekretaris Desa Se-Kecamatan Pedes Khususnya Se-Kabupaten Karawang pada umumnya (Forsekdesi Karawang), sangat mendukung terbentuknya PPDI Karawang yang kemarin sudah resmi di deklarasikan dan dikukuhkan yang disaksikan oleh Bapak Bupati Karawang Bapak H.Ade Swara.

    Dalam hal ini berkaitan dengan perjuangan PPDI sangat memungkinkan karena jelas akan memperkuat struktur organisasi Pemerintahan Desa yang saat ini sangat rapuh, kalau kita melihat kebelakang mengenai TAP MPR RI Nomor IV/MPR/2000 Tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Khususnya Rekomendasi Nomor 7,antara lain dikemukakan mengenai kemungkinan adanya otonomi bertingkat propinsi, kabupaten/kota serta desa. Kebijakan politik tersebut perlu ditindaklanjuti dengan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah dan desa. Isinya yaitu sbb:
    “Sejalan dengan semangat desentralisasi, demokrasi, dan kesetaraan hubungan pusat dan daerah diperlukan upaya perintisan awal untuk melakukan revisi yang bersifat mendasar terhadap UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor25 Tahun1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Revisi dimaksud dilakukan sebagai upaya penyesuaian terhadap Pasal 18 UUD 1945, termasuk PEMBERIAN otonomi bertingkat terhadap Propinsi, Kabupaten/Kota serta Desa/Nagari/Marga, dan sebagainya.”

    Ini jelas yang bermaksud mengubah otonomi desa dari PENGAKUAN menjadi PEMBERIAN..
    Nah untuk mempersiapkan otonomi pemberian dari pemerintah pusat tersebut, maka organisasi pemerintah desa harus diperkuat terlebih dahulu ,sehingga STATUS PERANGKAT DESAnya harus jelas, kemudian lahirlah UU 32 tahun 2004 tersebut meskipun belum menampung sepenuhnya amanah tersebut,karena pengaturan desa numpang dalam UU Pemerintah Daerah.semoga RUU Desa yang sedang dibahas oleh Komisi II di DPR-RI dapat menjawab semua itu.

    Satu hal lagi memang betul dalam PP 72 tahun 2005 tentang desa tidak ada aturan yang membatasi masa jabatan Perangkat Desa, kecuali Kepala desa dan BPD dibatasi 6 tahun.Hal ini dijabarkan oleh perda masing-masing daerah berbeda-beda,termasuk Perda Kab.Karawang No.6 tahun 2006 tentang Desa pasal 18 ayat (1)”Masa jabatan Perangkat Desa selama-lamanya 6 (enam)tahun dan dapat diangkat kembali”
    Selain itu Perda tersebut sudah tidak relevan lagi dengan kondisi desa saat ini, secara nasional sudah banyak aturan yang baru lahir setelah perda tersebut sehingga perlu dirubah atau diganti,hal ini sangat merepotkan kinerja BPMPD Karawang terutama bagian PEMDES yang harus menterjemahkan pasal demi pasal Perda tersebut dengan Peraturan Bupati atau Produk hukum lainnya, karena selama ini hanya Perda tersebut satu-satunya yang mengatur urusan desa.Kalau di daerah lain sekurang-kurangnya ada 3 bahkan ada yang lebih.karena setiap pasal dalam PP 72 selalu dijabarkan dengan Perdanya.

    Sekian dari kami, selamat berjuang PPDI Karawang……

    Kepada yth pemred Radar Karawang mohon izin link website ini kami cantumkan dalam blog kami(desamalangsari.blogspot.com) sebagai referensi pemberitaan berkaitan dengan desa.maaf blognya masih berantakan maklum gratisan, mudah-mudahan 2014 mengenai sistem informasi Pemerintahan setiap desa punya jaringan resmi mengingat hal ini sudah dimuat dalam RUU Desa.. Amin.

    BalasHapus

 
Support by : The-Kiel Admin MaNg RaKa
Copyright © 2012. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template
Best View using Mozilla Firefox version 3 or higher.