Soal Temuan BPK, Pemkab Dinilai Tidak Transparan - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Soal Temuan BPK, Pemkab Dinilai Tidak Transparan

Soal Temuan BPK, Pemkab Dinilai Tidak Transparan

Written By Mang Raka on Rabu, 18 Juli 2012 | 15.57

PURWAKARTA, RAKA - Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Purwakarta (Unpur), Nanang Nugraha, menilai transparansi publik di Kabupaten Purwakarta masih belum maksimal. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) harus dijalankan sesuai aturan. Terlebih mengenai LHP BPK LKPD Purwakarta 2011, Lembaga Studi Pembangunan Purwakarta (LSPP) juga menilai pemerintah dan DPRD tidak transparan.

Perkembangan informasi dari media menuntut terbukanya informasi kepada publik. Begitupun tentang aturan pemerintahan dengan data-data yang sifatnya umum seperti anggaran APBD atau APBN, terlebih saat publik menilai ada dugaan disimpangkan. Sehingga dengan keterbukaan bisa mendorong pada sebuah peningkatan pendidikan masyarakat dalam hal pemerintahan. “Transparansi publik masih ada yang belum terbuka, seiring dengan pencerdasan masyarakat itu perlu,” kata Nanang, kemarin.
Lanjutnya, dengan adanya transparansi publik, maka akan menuntut adanya peningkatan mutu dan kinerja pemerintahan. Tidak hanya sekadar data dari dalam, namun masyarakat pun perlu tahu. Sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang KIP. Dalam Bab I pasal I mengatakan bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan dan dikelola oleh suatu badan publik. Itu yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. “Dengan adanya transparansi informasi publik, maka tidak ada lagi yang menjadi hambatan dalam memperbaiki tata negara,” imbuhnya.
Sementara badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan daerah. Ataupun organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Negara.
Ketua Dewan Direktur LSPP, Widdy Apriandi, mengatakan, kalau LSPP berulang kali meminta pemerintah kabupaten (Pemkab) untuk lebih transparan dan akuntabel khususnya dalam hal klarifikasi LHP BPK. Pasalnya hingga kini Pemkab terkesan bungkam soal adanya temuan puluhan miliar dana yang belum dapat dipertanggungjawabkan.  "Saya menduga ada terindikasi disalahgunakan dan hal itu menjadi temuan BPK. Pemkab seharunya menjelaskan kepada publik soal temuan BPK tersebut, karena publik saat ini menunggu terkait anggaran itu dari rakyat, sehingga terus menjadi polemik bagi publik,” ujarnya.
Menurutnya, klarifikasi dari Pemkab dan Panja LHP BPK LKPD Purwakarta 2011 itu diperlukan adanya transparansi. Manajemen pemerintahan di Purwakarta dalam temuan BPK itu banyak rekomendasi yang harus diperbaiki dan dipertanggungjawabkan. Dimana rekomendasi itu berupa teguran dan saran kepada SKPD terkait kelalaian mereka dalam menjalankan manajemen keuangan. "Yang paling penting tranparansi publik," ucap Windy.
Menurut mantan anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, Awod Abdul Gadir, kemungkinan itu bisa saja ada. Sesuai dengan nomor LHP BPK 06.B/LHP/XVII.BDG/05/2012 tertanggal 25 Mei lalu. Kemungkinan adanya rekening liar dari temuan BPK tersebut pun akan terjadi. Data yang ada menyebutkan BPK menemukan adanya penggunaan bantuan belanja hibah dan belanja bantuan sosial tahun anggaran 2011 sebesar Rp 6.310.209.920, belum dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. “Diduga bisa jadi seperti itu, administrasinya tentang pengelolaan keuangan menjadi laporan buruknya manajemen keuangan,” imbuh Awod.
Serta belum adanya realisasi belanja modal pada empat organisasi perangkat daerah tidak sesuai dengan ketentuan. Yaitu sebesar Rp 5.139.297.000 dinyatakan oleh BPK tidak sesuai dengan ketentuan penggunaanya. Juga masih terdapatnya aset milik pemerintah daerah yang dikuasai pihak lain, dan tidak didukung perjanjian pinjam pakai. “Ini lantaran juga dewan tidak jalan pengawasannya dan mandul. Atau jangan-jangan dewan awam pada tidak mengerti aturan-aturan tentang pengelolaan keuangan,” pungkasnya.
Sementara itu, menyikapi hal tersebut, warga Purwakarta menilai jika pemerintah tidak transparan terkait temuan BPK tersebut. Sama saja pemerintah melanggar UU KIP, karena anggaran yang dikelola pemerintah ataupun APBD kabupaten/provinsi dan APBN adalah milik publik. (din)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

Tuliskan Komentar Anda Tentang Artikel Diatas

 
Support by : The-Kiel Admin MaNg RaKa
Copyright © 2012. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template
Best View using Mozilla Firefox version 3 or higher.