SK Bupati Tidak Ditaati Kepala Sekolah - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » SK Bupati Tidak Ditaati Kepala Sekolah

SK Bupati Tidak Ditaati Kepala Sekolah

Written By Mang Raka on Sabtu, 14 Juli 2012 | 13.00

-Bambang: Banyak Sekolah Negeri Menerima Siswa Melebihi Kuota

RENGASDENGKLOK, RAKA - Meskipun Bupati Karawang telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah negeri, tapi SK  tersebut tidak diindahkan kepala sekolah (kepsek) negeri.
Aktivis Media Center, Bambang mengatakan, mengacu pada SK Bupati Karawang nomor 420/Kep. 607-huk/2012, ditemukan beberapa indikasi kuat pelanggaran PPDB. Salah satunya mengenai penggelembungan kuota siswa didik baru, yang dinilai tidak rasional. Kualitas pendidikan tidak akan meningkat jika penyerapan melebihi daya tampung. "Dugaan pelanggaraan SK Bupati, merupakan kesalahan yang sangat serius, sehingga harus ada yang bertanggung jawab," sebutnya pada RAKA, Rabu (11/7).
Dengan tidak ditaatinya SK Bupati tersebut, lanjut Bambang, berarti kepala sekolah telah melecehkan SK tersebut dan hal tersebut merupakan preseden buruk bagi tatanan pendidikan di Karawang. Sementara itu, keterangan dari Ketua Komisi D DPRD Karawang pada beberapa kesempatan, lebih jelas diklaim sebagai langkah pengalihan isu saja, bahwa penilaian terkait sekolah swasta belum setara dengan sekolah negeri.
"Semua elemen mengetahui saat ini sekolah negeri sudah kehilangan 'roh'nya, bahkan aturan main pendirian sekolah negeri tanpa diikuti penyesuaian uji kelayakan seperti gedung dan fasilitas. Seperti jamur bermunculan di musim hujan, sekolah negeri malahan jauh dari kata layak dan bakalan merusak atmosper dunia pendidikan di Karawang," ulasnya.
Munculnya kisruh dalam proses PPDB tersebut, menurut kajian Media Center, merupakan salah bukti nyata dunia pendidikan Karawang belum diiringi visi yang jelas. "Ini memperlihatkan sistem di Karawang carut marut, agar ke depan bisa dijadikan pembelajaran yang sangat mahal bagi dinas pendidikan dan olah raga maupun pemerintah daerah. Sehingga tidak harus mempertaruhkan reputasi secara institusional maupun dan secara personal, sebaliknya terhadap kepercayaan seorang Bupati dianggap tidak layak dan tidak profesional," tegasnya.
Lebih lanjut kritik di awal penerimaan siswa didik baru ini, tambah Bambang, tertuju pada ketidaksiapan pelaksana, seperti minimnya posko pengaduan maupun bentuk layanan sejenis untuk mengantisipasi pelanggaran. "Dan institusi yang punya link terkesan tidak peduli, semisal dewan pendidikan, MKKS dan juga BMPS. Perhatian Media Center karena persoalan ini menyangkut kepentingan sekolah swasta," pungkasnya. (get)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : The-Kiel Admin MaNg RaKa
Copyright © 2012. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template
Best View using Mozilla Firefox version 3 or higher.