Rumah Singgah Alat Kendali Pelaksanaan Kesejahteraan - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Rumah Singgah Alat Kendali Pelaksanaan Kesejahteraan

Rumah Singgah Alat Kendali Pelaksanaan Kesejahteraan

Written By Mang Raka on Sabtu, 14 Juli 2012 | 13.01.00

KARAWANG, RAKA - Keberadaan rumah singgah bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) semakin mendesak untuk diadakan. Apalagi rumah singgah itu merupakan  alat kendali pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial sesuai regulasi berlaku pemkab wajib untuk mengadakannya.

Wasekjen Bidang Internal PC Satria Kabupaten Karawang Nana Permana yang juga serius melihat penanganan urusan sosial di Karawang, menjelaskan landasan pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan dibidang kesejahteraan sosial yang dipergunakan sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial. "Jadi, pemberi arah adalah pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan tugas-tugas pembangunan dibidang kesejahteraan sosial. Salah satunya saya sepakat ada pertumbuhan pengoperasian Saung Singgah," kata Nana Permana.
Kata dia, alat kendali pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial sesuai regulasi berlaku tentunya wajib dijalankan oleh pemerintah, termasuk pula masyarakat. Karenanya, Nana menjelaskan upaya pembangunan bidang kesejahteraan sosial perlu digerakan secara integral dari pembangunan global, terutama dalam rangka mengupayakan agar tidak seorang warga Negara tertinggal dan tidak terjangkau dalam pembangunan. "Adanya wadah sosial itu sendiri merupaka serangkaian pengembangan maupun pelayanannya. Kami sendiri meyakini pengentasan kesejahteraan dan penyandang sosial akan mampu rnendorng fungsi sosialnya dalam kehidupan masyarakat. Tanah Air yang makmur, Gemah Ripah Loh Jenawi," pungkasnya.
PC Satria, lanjutnya, menyatakan akan mengawal penanganan urusan sosial di Karawang menuju daerah yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan. Untuk itu, lanjut pria yang jebolan sekolah Kebon Kolot Purwakarta 1991 itu, Pemkab harus menurkan kebijakan ideal dalam meneruskan pengentasannya secara kontinu. Artinya, alokasi anggaran yang sudah digelontorkan harus tepat sasaran arahnya. Jangan sampai kontradiktif dengan kondisi di lapangan. Apalagi, saat ini mudah sekali kita menjumpai para penyandang sosial dijalanan. Ini pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Iya kan, itu kindisi riil hari ini," ujarnya, di Sekretariat PC Satria dilingkup Stadion Singaperbangsa Karawang.
Menyoal fungsi legislatif hari ini yang didalamnya ada fungsi kontroling, tak terkecuali pada urusan sosial dinilainya masih lebih sibuk dengan kepentingan politik kelompok atau pribadi. Hal ini pula yang didesak Satria Karawang agar mobilisasi
segenap potensi dan sumber daya masyarakat yang ada ikut memberi kontribusi menangani penangan sosial masyarakat. "Daerah yang maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan merupakan ciri dari tempat yang memiliki keberdayaan yang kuat. Sebagai keseriusan untuk perubahan sosial yang direncanakan, hendaknya pembangunan kolektif ditempuh secara luas terhadap sumber-sumber urusan sosial ini," ajak Nana Permana.
Meskipun tak ditampiknya bahwa pembangunan yang direncanakan dengan sebaik–baiknya, tidak menutup kemungkinan bisa membawa dampak positif selain juga memunculkan dampak  negatif. Terpenting, kata Nana, guna mencapai tujuan dan sasaran pada upaya kolektif tadi, maka aspek input orientasi sosial ke dalam pengentasan kebijakan–kebijakannya wajib difokuskan pada peningkatan kualitas kehidupan manusia sampai terpenuhinya sandang pangan papan. "Jadi, harus ada keselarasan dengan karakteristik masyarakat Karawang. Perlu menggali potensi lokal dalam pengendaliannya dan ditandai dengan hadirnya keseriusan kolektif itu," ungkapnya.
Menurut kacamata PC Satria kebijakan sosial harus menjungjung tinggi semangat pemberdayaan bagi membebaskan rakyat dari belenggu ketidakmampuan, kebodohan, keterbelakangan, kemiskinan yang berpijak pada kemampuan rakyat secara ke daerahan (lokal). "Tentunya berorientasi pada penggalian dan pengembangan segenap potensi yang ada dalam masyarakat. Strategi pemberdayaan masyarakat merupakan prasyarat bagi proses dan keberhasilan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam menghadapi tantangan dan peluang dewasa ini," paparnya.
Diketahui, Kabupaten Karawang merupakan bagian dari Propinsi Jawa Barat dengan luas wilayah 1.753.27 Km2 (3.73% dari luas Propinsi Jawa Barat), dengan jumlah penduduk sekitar 2.0106.053 Jiwa. Batas wilayah Kabupaten Karawang sebelah utara dibatasi Pantai Laut Laut jawa sepanjang 57 Km, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Clanjur. Terdiri dari 30 Kecamatan, 297  Desa dan 12 Kelurahan.
Permasalahan sosial di Kabupaten Karawang dari tahun ketahunnya mengalami peningkatan baik kuantitas maupuri kualitasnya, seiring dengan perubahan sosial yang terjadl pada saat sekarang.
Kabupaten Karawang merupakan bagian dari Propinsi Jawa Barat dengan luas wilayah 1.753.27 Km2 (3.73% dari luas Propinsi Jawa Barat), dengan jumlah penduduk sekitar 2.0106.053 Jiwa. Batas wilayah Kabupaten Karawang sebelah utara dibatasi Pantai Laut Laut jawa sepanjang 57 Km, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Clanjur. Terdiri dari 30 Kecamatan, 297  Desa dan 12 Kelurahan.
Permasalahan sosial di Kabupaten Karawang dari tahun ketahunnya mengalami peningkatan baik kuantitas maupuri kualitasnya, seiring dengan perubahan sosial yang terjadl pada saat sekarang. Berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 113 Tahun 2008 Pasal 3, disebutkan bahwa Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang sosial dan tugas pembantuan yang ditugaskan dari Pemerintah kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Dinas Sosial mempunyai fungsi mengatur dan mengurus kegiatan teknis operasional dibidang sosial meliputi partisipasi dan pengembangan sosial, pernulihan sosial, bantuan dan perlindungan sosial berdasarkan kebijakan bupati. Pelaksanaan pengembangan program pemerintah daerah dibidang sosial dan Pelaksanaan pelayanan dibidang sosial. (rif)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template