Perda Naker Dinilai Hambat Investasi - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » , » Perda Naker Dinilai Hambat Investasi

Perda Naker Dinilai Hambat Investasi

Written By Mang Raka on Kamis, 05 Juli 2012 | 11.47

Munculnya undangan dari Sekjen Biro Hukum Kemendagri nomor 005/2394/Sj tertanggal 26 Juni 2012 yang dialamatkan kepada Bupati Karawang dan Walikota Bekasi terkait permintaan klarifikasi Perda nomor 1 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kabupaten Karawang dan Perda nomor 18 tahun 2011 tentang Pelayanan Ketenagakerjaan di Kota Bekasi yang diindikasikan menghambat iklim investasi, ternyata dipicu oleh adanya surat keberatan terhadap kedua perda tersebut dari The Jakarta Japan Club (JJC).
Seperti copy-an yang diterima RAKA dan sejumlah wartawan lainnya di sini, terungkap bahwa surat JJC yang dialamatkan kepada Sekjen Biro Hukum Kemendagri, Zudan Arif Fakrullah, berisi perihal pencegahan penerbitan perda yang dapat menghambat kegiatan investasi. Dalam surat tertanggal 22 Juni 2012 di antaranya tertulis, Komite Ketenagakerjaan JJC yang bekerjasama dengan Kedutaan Besar Jepang memberi saran dan masukan kepada pemerintah Indonesia dan instansi terkait mengenai masalah ketenagakerjaan umum yang dihadapi perusahaan Jepang yang dapat menghambat kegiatan investasi di Indonesia.
Yaitu melalui perundingan tingkat tinggi tentang promosi investasi dalam kerangka Metropolitan Priority Area (MPA). Masalah mengenai syarat, rekrutmen penempatan tenaga kerja, serta upah memberi dampak yang besar dalam iklim investasi. Sehubungan dengan hal tersebut, diungkapkan dalam copy-an surat JJC ini, perda yang mengatur ketentuan berbeda dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan untuk wilayah tertentu, dimana tenaga kerja di wilayah tertentu diutamakan, sehingga menciptakan pasar kerja yang diskriminatif. Dan pada gilirannya menjadi faktor penghambat investasi bagi perusahaan.
Dari isi surat itulah, JJC meminta untuk membatalkan atau merevisi perda yang dianggapnya tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi seperti diuraikan dalam suratnya yang ditandatangani ketuanya, Atsushi Koizumi. Mereka mencontohkan Perda Karawang nomor 1 tahun 2011 pada pasal 25 ayat (2). "Pengisian lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memprioritaskan pada warga yang berdomisili di sekitar perusahaan sekurang-kurangnya 60 persen dari tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Apabila tidak dapat dipenuhi maka perusahaan dapat diperoleh dari dalam wilayah kabupaten."
Menanggapi pasal ini, JJC berpendapat bahwa pasar kerja sangat dibatasi, sehingga menghambat kegiatan investasi. JJC juga mencontohkan pasal 43. "Pengusaha yang menetapkan sistem perjanjian kerja waktu tertentu, perjanjian harian lepas, pemagangan, dan/atau pekerja pada perusahaan pemborongan pekerjaan wajib membayar upah pokok paling sedikit 5 persen lebih besar dari upah minimum kabupaten yang berlaku di Kabupaten Karawang." Soal ini, pendapat JJC bahwa perlakuan khusus/istimewa bagi tenaga kerja di daerah tertentu menyebabkan pasar kerja yang diskriminatif, sehingga menghambat kegiatan investasi, menjadi hambatan investasi. (vins)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

Tuliskan Komentar Anda Tentang Artikel Diatas

 
Support by : The-Kiel Admin MaNg RaKa
Copyright © 2012. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template
Best View using Mozilla Firefox version 3 or higher.